INDONEWS.ID

  • Senin, 29/07/2019 21:05 WIB
  • Kementerian PPPA : Kekerasan Menjadi Perhatian Pemerintah

  • Oleh :
    • Ronald
Kementerian PPPA : Kekerasan Menjadi Perhatian Pemerintah
Kekerasan terhadap anak dan perempuan. (ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), angka kekerasan anak mencapai 66 persen. 

"Prevalensi kekerasan terhadap anak Indonesia cukup tinggi yaitu 66 persen (pertahun). Baik itu korban kekerasan terhadap fisik, seksual dan lain-lainnya," ujar Sekretaris Kementerian PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu di Kantor Kementerian PPPA, Jakarta (29/7/2019).

Baca juga : Fahri Hamzah: Putusan MK Memastikan Otonomi Daerah Menjadi Lebih Bermakna

Pribudiarta juga menegaskan kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi perhatian pemerintah. 

"Kalau kita bicara mengenai kekerasan, ini menjadi perhatian karena termasuk hak asasi manusia. Karena meskipun orang itu memiliki pekerjaan yang baik, pendidikan yang tinggi namun jika orang mengalami kekerasan dapat dipastikan kualitas hidupnya tidak akan baik. Karena itulah kekerasan menjadi perhatian kami di Kementerian PPPA dan menjadi perhatian pemerintah kabinet Bapak Jokowi," tuturnya. 

Dia mengatakan, paling tidak ada tiga sistem nasional yang harus dipastikan berjalan dengan baik. Pertama, terkait perlindungan sosial perempuan dan anak.

"Kedua, mengenai sistem penegakan hukumnya. Jadi karena itu kami mendorong sistem peradilan anak bisa berjalan dengan maksimal dan sementara ini juga telah dibawa ke DPR terkait RUU Penghapusan RUU Kekerasan Seksual. 

Ketiga, tidak kalah penting adalah perubahan perilaku sosial kehidupan di masyarakat. Ini terkait bagaimana masyarakat melindungi perempuan dan anak. Masyarakat tidak boleh abai terhadap kekerasan perempuan dan anak di sekitar mereka."

"Karena itulah ini menjadi penting apalagi kekerasan merupakan kasus yang ruwet dan yang biasanya menyangkut beberapa masalah sehingga harus ditanganai dan pendekatannya juga harus tepat. Setiap orang bisa menjadi korban, oleh karena itu kita tidak boleh tinggal diam sendiri, setiap orang harus menjaga satu sama lain apabila terjadi kekerasan," tandasnya.

Baca juga : Mahasiswa UIN Banten Harus Kenal Ciri-ciri Penyebaran Paham Radikalisme-Terorisme dan Perbuatan Intoleransi
Artikel Terkait
Fahri Hamzah: Putusan MK Memastikan Otonomi Daerah Menjadi Lebih Bermakna
Mahasiswa UIN Banten Harus Kenal Ciri-ciri Penyebaran Paham Radikalisme-Terorisme dan Perbuatan Intoleransi
BNPP Bakal Gelar Pencanangan Gerbangdutas Tahun 2024 di Pontianak
Artikel Terkini
Kemenko Perekonomian Bersama BI Teken MoU Implementasi Mata Uang Lokal: Langkah Konkret dalam Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional
Berhasil Naik dari Posisi 102 ke 75 di Tahun 2023, Menko Airlangga: Saya Optimis Indonesia Capai SDGs Tahun 2030
Panglima TNI Rotasi dan Mutasi 130 Perwira Tinggi TNI
Dari Katedral Jakarta: Kiat Keluar dari Teror Pinjol Ilegal
Simak Ya! Dirancang Khusus bagi Mobil Terbaru, Audioworkshop Luncurkan Tiga Produk Car Audio Paling Mutakhir
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
vps.indonews.id