Jakarta,INDONEWS.ID -Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, ada perbedaan yang mencolok antara pemerintahan era Susilo Bambang Yudoyono(SBY) dan era Presiden Joko Widodo dalam hal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN). Perbedaan ini cukup nyata terjadi lebih disebabkan karena faktor harga minyak dunia yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
Perubahan harga minyak dunia yang mengalami kenaikan dari US$30 per barel menjadi US$90 per barel pada era SBY, kata Menkeu, mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan agar tidak mengorbankan masyarkat kecil. Jika tidak ada penyesuaian kebijakan, maka rakyat pasti akan terkena dampak dari perubahan-perubahan harga tersebut.
"Jadi waktu itu saya diminta jadi menteri keuangan APBN goyang saat masa SBY, kami merumuskan subsidi untuk melakukan penyesuaian tapi jaga juga agar yang miskin terlindungi," kata Sri Mulyani seperti dilansir cnnindonesia, Jakarta, Sabtu,(3/08/2019)
Menkeu juga menjelaskan, pada era pemerintahan SBY, pemerintah dan Kementerian Keuangan sepakat untuk mengeluarkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah menyeimbangkan neraca keuangan negara sehingga masyarakat juga tidak melakukan protes.
Ia juga menjelaskan, dampak krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998, masih dirasakan pada era pemerintahan SBY. Karena itu, pemerintah perlu mengambil kebijakan penting sebagai langkah mendorong perbaikan kondisi keuangan negara.
"Kami menjalankan program baru karena harga komoditas naiknya signifikan," jelasnya.
Sementara itu, di era pemerintahan Jokowi, jelas Menkeu, harga minyak dunia mengalami kenaikan dari US$90 per barel menjadi US$30 per barel. Selain itu, Kementerian Keuangan juga mesti menyesuaikan diri dengan kebijakan menteri keuangan sebelumnya yakni tentang program amnesti pajak.
"Ada Undang-Undang (UU) amnesti pajak, saya harus pelajari dan membuatnya seimbang," ungkapnya.
Lebih lanjut Menteri Sri Mulyani menjelaskan, kondisi keuangan negara pada saat dirinya menggantikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, sedang tertekan. Adapun kondis rilnya adalah jumlah penerimaan negara tidak seimbang dengan jumlah belanja yang dilakukan oleh pemerintah.
Selain itu, fakor perang dagang antara antara Amerika Serikat (AS) dengan China membuat perkembangan ekonomi dunia mengalami perlambatan. Kondisi ini juga mendorong ekonomi Indonesia mengalami perlambatan sehingga Kementeri Keuangan harus bekerja keras agar mampu mengatasi situasi tersebut.
"Ini pekerjaan rumah besar kalau bicara nasional, kebijakan apa. Tapi tetap harus bertumpu pada manusianya, sistem pendidikannya harus baik," tutupnya.*(Marsi)