Jakarta,INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo menegaskan, ibu kota negara dipastikan akan dipindahkan ke Pulau Kalimantan. Hal ini ia sampaikan pada saat membuka rapat terbatas tentang rencana ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta.
Presiden sendiri mengakui, kajian terkait dengan tempat ibu kota baru belum selesai hingga 100 persen. Tetapi,ia menegaskan,keputusan tempat ibu kota baru diambil berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh tim yang telah ditentukan.
"Sudah semakin mengerucut dan pilihannya juga sudah jelas bahwa ibu kota negara akan dipindahkan di Kalimantan, di Kalimantan, provinsinya di mana, ini yang harus didetailkan lagi," kata Jokowi di Jakarta, Selasa,(6/08/2019)
Mantan wali kota Solo ini juga menyampaikan, bebera provinsi di Kalimantan seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, berpotensi untuk dijadikan sebagai ibu kota negara yang baru. Keputusan lebih lanjut akan menunggu kajian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Nanti setelah dipaparkan secara detail akan segera diputuskan," ungkapnya.
Beberapa hal yang menjadi perhatian utama soal ibu kota negara adalah masalah kebencanaan, daya dukung lingkungan, ekonomi, demografi, sosial-politik, dan pertahanan-keamanan. Karena itu, Jokowi meminta bebera hal penting ini dikaji secara matang sebelum pemerintah mengambil keputusan final.
"Saya memutuskan nantinya bukan sebagai kepala pemerintahan tetapi sebagai kepala negara," jelasnya.
Ia juga meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia dan jajaran kabinet, mempelajarai pemidahan ibu kota dari negara lain. Hal ini penting dilakukan agar dapat mengatasi berbagai macam kendala dalam proses pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.
"Sebaliknya faktor kunci keberhasilan yang bisa kita adopsi dan adaptasi kita ambil," ujar mantan gubernur DKI tersebut.
Jokowi juga meminta agar payung hukum rencana pemindahan ibu kota ini segera dirampungkan. Selain itu, jajaran pemerintah perlu menyiapkan pola pembiyaan dalam menyukseskan rencana pemindahahan ibu kota negara, baik itu dana yang berasal dari APBN maupun sumber dana lainnya.
"Dan terpenting payung hukum mengenai pemindahan ibu kota," pungkasnya.*(Marsi)