INDONEWS.ID

  • Senin, 12/08/2019 20:46 WIB
  • Berantas Radikalisme dan Intoleransi, Fadjroel Rachman Dorong Amandemen UUD 1945

  • Oleh :
    • Marsi Edon
 Berantas Radikalisme dan Intoleransi, Fadjroel Rachman Dorong Amandemen UUD 1945
Komisaris Utama PT Adhi Karya Fadjroel Rachman saat menjadi pembicara pada seminar nasional di Gedung Juang, Jakarta, (Foto:IST)

Jakarta, INDONEWS.ID - Komisaris Utama PT Adhi Karya Fadjroel Rachman mendukung wacana melakukan amandemen ke -5 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengatur secara jelas posisi Pancasila dalam UUD 1945. Pasalnya, Pancasila masih diperdebatkan hingga saat ini sehingga menjadi peluang muncul gerakan radikalisme dan intoleransi di Indonesia. Hal ini ia sampaikan dalam seminar nasional dengan tema Bebersih BUMN dari Radikalisme dan Korupsi, Benahi Bumdes Menjadi Perusahaan Big Data Centre Desa, Jakarta, Senin,(12/08/2019)

Menurut Fadjroel, langkah pemerintah membubarkan organisasi HTI sebagai organisasi terlarang di Indonesia sudah tepat. Tetapi,ia menekankan, langkah membubarkan organisasi terlarang tersebut melalui Peraturan Presiden atau Undang-Undang, masih lemah. Karena itu, perlu langkah lebih tegas untuk membubarkan ormas terlarang dan bibit radikalisme melalui UUD 1945.

Baca juga : Karyawan Perusahaan Harus Dibekali Pengetahuan tentang Paham Radikal-Terorisme

"Problem kita hari ini adalah bagaimana menempatkan Pancasila dalam UUD 1945 secara legal sehingga mematikan bibit radikalisme melalui UUD 1945, bukan UU," kata Fadjroel.

Ia menambahkan, pembubaran organisasi terlarang seperti HTI dan bibit-bibit gerakan radikalisme lainnya mesti dibubarkan dengan menggunakan ketetapan MPR atau hukum tertinggi yakni konsitusi. Langkah pembubaran melalui Undang-Undang tidak efektif karena memberi peluang terhadap organisasi tersebut untuk tetap berjalan dengan menggunakan nama lain.

Baca juga : Penggunaan Masker, Kunci Pencegahan Penularan Covid-19 Melalui Udara di Ruang Tertutup

" Pembubaran HTI harus menggunakan tap MPR supaya lebih tegas dan jelas," jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, gerakan radikalisme sudah lama menjadi penyakit karena masuk ke dunia kampus di Indonesia. Selain itu, radikalisme juga masuk menyusup ke dalam institusi pemerintahan seperti BUMN. Selain BUMN, radikalisme juga masuk mempengaruhi insititusi Tentara Nasional Indonesia.(TNI).

Baca juga : Tumbuhkan Kecintaan pada Pancasila, Kemendikbud Gelar Kemah Virtual Anak Indonesia

Untuk melawan gerakan radikalisme ini, kata Fadjroel, dibutuhkan pendekatan luar biasa. Tidak bisa dengan cara-cara yang biasa saja. Karena itu, Presiden Jokowi mesti tampil di depan untuk membubarkan dan melawan bibir radikalisme yang ingin menghacurkan Indonesia.

"Pak Jokowi harus jadi panglima melawan terorisme dan radikalisme," pungkasnya.*(Marsi)

 

 

Artikel Terkait
Karyawan Perusahaan Harus Dibekali Pengetahuan tentang Paham Radikal-Terorisme
Penggunaan Masker, Kunci Pencegahan Penularan Covid-19 Melalui Udara di Ruang Tertutup
Tumbuhkan Kecintaan pada Pancasila, Kemendikbud Gelar Kemah Virtual Anak Indonesia
Artikel Terkini
Karyawan Perusahaan Harus Dibekali Pengetahuan tentang Paham Radikal-Terorisme
Penggunaan Masker, Kunci Pencegahan Penularan Covid-19 Melalui Udara di Ruang Tertutup
Tumbuhkan Kecintaan pada Pancasila, Kemendikbud Gelar Kemah Virtual Anak Indonesia
Terima Kunjugan Menpan-RB, Boy Rafli Amar Jelaskan Pembangunan Zona Integritas di BNPT
Resmi! Gerindra Benarkan Rekomendasi PDIP pada Muhammad-Rahayu Saraswati di Pilwakot Tangsel
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
gandalf