Jakarta, INDONEWS.ID - Perkumpulan Nelayan yang tergabung dalam Komunitas Nelayan Tradisional Muara Angke merasa kecewa dengan digelarnya upacara bendera pada moment 17 Agustusan diatas lahan pantai Maju atau biasa disebut dengan nama pulau D reklamasi, Sabtu (17/8/2019) kemarin.
Disampaikan oleh Ketua Komunitas Nelayan Tradisional Muara Angke, Iwan Carmidi bahwa bendera Sang Saka Merah Putih seharusnya tidak dikibarkan di pulau tersebut. Iwan mengatakan bahwa reklamasi adalah pulau haram.
"Sangat miris sekali hati nelayan sangat kecewa dengan pak Anies bahwa pulau haram ini tidak layak untuk pengibaran bendera Merah Putih dan untuk seluruh kemerdekaan nelayan. Sangat kecewa nelayan kepada bapak Anies mengadakan upacara di pulau D ini," kata Iwan saat dikonfirmasi Minggu (18/8/2019).
Dulu, kata Iwan, pihaknya memilih Anies - Sandi pada perhelatan Pilkada DKI dengan harapan proyek pulau palsu itu bisa dihentikan namun tak sesuai kenyataan. Menurut Iwan, pihknya sangat keberatan bila ada upacara pengibaran bendera di atas pulau imitasi ini. Sebab pembanguan proyek Pantai Maju ini sudah merampas mata pencaharian masyarakat pesisir.
"Pulau ini dibangun atas perampasan mata pencaharian nelayan dan hak nelayan disini. Tangisan anak istri dan tangisan bapak nelayan jadi tidak elok dan tidak etis pak Anies sebagai pemimpin mengadakan upacara di reklamasi pulau D, pulau haram," tegasnya.
Protes terkait upacara pengibaran bendera di pulau reklamasi teluk Jakarta ini juga diutarakan oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA).
Sekjen KIARA, Susan Herawati mengatakan, upacara bendera di atas pulau buatan menandakan Gubernur Anies telah mengingkari janji kampanyenya kala Pilkada DKI 2017 silam.
Mengingat, penolakan pulau reklamasi menjadi bahan kampanye Anies-Sandi kala itu. Namun, nyatanya pembangunan reklamasi tetap digenjot setelah Anies-Sandi menang.
"Orang nomor satu di DKI Jakarta malah mengadakan upacara bendera di atas pulau haram ini. Kita tentu ingat bagaimana dia datang di kantong-kantong nelayan, ke desa-desa pesisir Jakarta mengatakan bahwa dia akan menolak reklamasi, tapi nyatanya itu bohong," kata Herawati.
Dalil untuk pembenaran terhadap kegiatan pengibaran bendera merah putih diatas lahan reklamasi tersebut, Gubernur Anies Baswedan mengatakan bahwa upacara pengibaran bendera tersebut merupakan sebuah simbol bahwa lahan itu milik negara bukan milik swasta.
Menurutnya, kegiatan tersebut sebagai pesan kepada kepada masyarakat bahwa saat ini pulau buatan itu bukan tempat eksklusif bagi golongan tertentu saja.
"Kita menyelenggarakan upacara disana sebagai simbol bahwa itu tanah kita, itu air kita, itu tanah air kita dan kita selenggarakan peringatan kemerdekaan tanah air ini di hasil tanah yang dulunya dikuasai dan tertutup oleh swasta," cetus Anies. (rnl)