Jakarta,INDONEWS.ID - Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin menerangkan, pembentukan BPIP oleh negara murni menjaga keberadaan nilai-nilai Pancasila sebagai penuntun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu semangatnya yakni menjaga kebhinekaan Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ngabalin menanggapi tuduhan Habib Rizieq bahwa BPIP tidak mengerti tentang Pancasila.
"BPIP adalah sebuah ikhtiar, jangan keliru. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah sebuah ikhtiar untuk dan atas nama negara RI, Presiden Joko Widodo melakukan langkah-langkah untuk menjaga memelihara dan terus memperjuangkan perjuangan penegakan Pancasila dan UUD 1945, kebhinekaan kita. Makanya kita terus bergerak melawan intoleransi," kata Ngabalin seperti dilansir detiknews,Jakarta, Sabtu,(24/08/2019)
Terhadap pembentukan dan kelangsungan BPIP ke depannya, kata Ngablin, pemerintah tidak akan menutup dirinya terhadap segala kritikan dari seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat diminta memberikan masukan positif demi kelangsung lembaga ini dan pembangunan nasional secara lebih luas.
"Karena itu, inilah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, inilah yang dilakukan dan diupayakan oleh Bapak Presiden. Presiden tidak menutup diri dari kritik dan masukan. Pak Jokowi membuka diri selebar-lebarnya," jelas Ngabalin.
Ngalin sendiri tidak ingin memberikan penilaian secara khusus terhadap apa yang disampaikan oleh Habib Rizieq Syihab.Namun, ia menerangkan, apa yang sering disampaikan oleh seseorang merupakan cerminan dari pribadi yang bersangkutan.
"Apapun yang keluar dari kata-kata Rizieq, itu adalah gambaran dari kepribadiannya karena semua mata dan memandang dan melihat dan mendengar apa yang beliau videokan, saya tidak patut dan tidak pantas untuk memberikan satu penilaian," ungkapnya.
Lebih lanjut Ngabalin menjelaskan, pemerintah sebenarnya akan menerima dengan tangan terbuka kepada siapa saja yang ingin memberikan masukan posit untuk pembanguna negara, termasuk Rizieq. Karena itu, masukan-masukan yang sifatnya membangun dapat disampaikan kepada pemerintah dengan cara melakukan dialog terbuka bersama pemerintah.
"Semestinya gagasan-gagasan cerdas yang dimiliki oleh Rizieq itu bisa disampaikan kepada pemerintah, duduk bareng kita ngobrol. Siapa-siapa yang beliau utus kalau beliau belum bisa masuk kembali ke Tanah Air, apa yang hendak diberi masukan, monggo," terang Ngabalin.
Namun, Ngabalin juga mengingatkan narasi-narasi yang sering muncul di media sosial saat ini. Sering kali, narasi tersebut sengaja untuk menyudutkan pihak lain padahal secara sadar perbuatan seperti itu memiliki konsekuensi pidana.
"Tapi menggunakan diksi dan narasi dengan memberikan akronim yang dengan pilihan-pilihan kata yang tidak tepat bagi seorang tokoh, seorang ulama, habaib yang dialamatkan kepada pemerintah, kepada presiden, kepada negara, menurut saya tidak terlalu etis. Biarlah nanti umat, rakyat dan bangsa Indonesia yang memberikan penilaian kepada apa yang dilakukan oleh saudara Rizieq Syihab,"pungkasnya.*(Marsi)