INDONEWS.ID

  • Selasa, 27/08/2019 06:22 WIB
  • Polri Sebut Kalimantan Timur Masuk 10 Daerah Paling Aman di Indonesia

  • Oleh :
    • Marsi Edon
Polri Sebut Kalimantan Timur Masuk 10 Daerah Paling Aman di Indonesia
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Dedi Prasetyo.(Foto:Kompas.com)

Jakarta, INDONEWS.ID - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Dedi Prasetyo mengatakan, Kalimantan Timur dinyatakan layak sebagai ibu kota baru karena masuk dalam 10 kategori daerah paling aman di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan data gangguan kemananan dan ketertiban masyarakat yang dimiliki oleh pihak kepolisian sendiri.

"Kaltim dari data gangguan kamtibmas dari 34 polda termasuk 10 polda teraman di Indonesia. Artinya Kaltim dari sudut pandang sisi keamanan layak jadi ibu kota," kata Dedi seperti dilansir CNNIndonesia, Jakarta, Senin,(26/08/2019)

Dedi juga menjelaskan, Kalimantan Timur masuk dalam kategori aman dari segi kejahatan jalanan. Selain itu, daerah ini juga masuk dalam kategori aman dari masalah kejahatan terorisme karena masalah terorisme lebih dominan terjadi di pulau Jawa.

"Memang ada (ancaman terorisme) tapi kecil tidak sebesar di Kalbar, kemudian Jawa dan beberapa wilayah Sumatera," jelas Dedi.

Dedi sendiri menggarisbawahi terkait dengan kegiatan eksploitasi tambang di daerah tersebut. Ia menyebutkan, Kalimantan Timur memeliki ancaman tersendiri terkait dengan kejahatan di bidang pertambangan.

"Ya, eksploitasi sumber daya alam tambang. Tambang, batu bara paling dominan," ungkapnya.

Sementara itu, keputusan pemerintah terkait dengan pemindahan ibu kota negara mendapat sorotan dari aktivis lingkungan seperti Jatam, WALHI, Jatam Kaltim, dan Kiara. Aktivis lingkungan menilai, pemindahan ibu kota ini hanya akan menguntungkan mereka yang memiliki lahan di daerah tersebut.

"Pemindahan berkedok mega proyek ini hanya akan menguntungkan oligarki pemilik konsesi pertambangan batu bara dan penguasa lahan skala besar di Kaltim," kata Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional Merah Johansyah.

Ia juga mengatakan, proses perpindahan ibu kota ini tidak lebih dari bagi-bagi proyek setelah pelaksanaan pilpres. Selain itu,pemerintah juga belum merampungkan kajian secara ilmiah terhadap rencana tersebut.

"Ide itu tidak dilandasi kajian ilmiah, makanya rencana ini jelas serampangan dan bisa jadi hanya ambisi satu orang," pungkasnya.*(Marsi)

 

 

Artikel Terkait
Artikel Terkini
Kaukus Pemuda Indonesia Timur Dukung TNI-POLRI Tegakkan Kedaulatan NKRI
Demi Kepastian Hukum, Ke-14 Kasus Hukum yang Menimpa Rizieq Pantas Dibuka
BNPB:Ekosistem Garis Pantai Penting untuk Mitigasi Bencana Tsunami di Selatan Jawa
Dukung PEN, PNM Respon Positif Penyaluran Kredit BNI Melalui PNM
Bersama PNM, BNI Saluran Kredit Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
faramir