Jakarta, INDONEWS.ID - Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto melalui juru bicaranya mengatakan partainya mendukung kebijakan pemerintah pusat memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur (Kaltim), namun, dengan memberi sejumlah catatan penting yang harus dipenuhi pemerintah.
"Pada prinsipnya Prabowo Subianto dan Partai Gerindra setuju dilakukan pemindahan ibu kota dengan catatan," kata Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak kepada wartawan di Jakarta, Selasa (27/8/2019)
Menurutnya, Prabowo sudah menyampaikan kepada seluruh anggota Fraksi Gerindra bahwa usulan pemindahan ibu kota menjadi usulan rencana jangka panjang yang notabene telah diperjuangkan Gerindra sejak 2014 silam.
Prabowo kata Dahnil, punya empat catatan penting terkait dengan agenda pemindahan ibu kota yang baru saja diumumkan secara resmi oleh Presiden Jokowi kemarin, Senin (26/8/2019).
Catatan penting itu, lanjut Danhil antara lain pertama, kebijakan tersebut harus didasari dengan kajian yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kebijakan itu tidak grasa-grusu, dan menjadi program jangka panjang yang dipersiapkan dengan matang," ujarnya.
Kedua, pemindahan ibu kota harus didasari dengan pandangan ekonomi biaya kesempatan atau oppourtunity cost, selain itu tentu biaya keuangan atau financial cost yang fondasi dasarnya adalah prioritas dan jangan sampai rencana tersebut mengabaikan masalah paling dasar lainnya.
Sedangkan catatan ketiga ialah negara harus tetap fokus pada penyelesaian masalah kemiskinan, pengangguran, dan kedaulatan ekonomi, seperti kedaulatan pangan, kedaulatan energi, serta pertahanan dan keamanan.
"Karena semua masalah di atas adalah masalah primer kita sebagai bangsa dan negara," ujarnya.
Adapun yang keempat, kata dia yaitu pemindahan ibu kota selain harus memperhatikan prioritas dan kesenjangan ekonomi, juga wajib memperhatikan dampak sosial, budaya, dan politik bagi persatuan dan kesatuan NKRI.
Hal itu, menurut Dahnil lantaran pemindahan ibu kota tidak sekadar masalah ekonomi, tetapi ada masalah antropologis budaya dan masalah geopolitik, pertahanan, keamanan, serta masalah lingkungan hidup.
"Jadi, tidak boleh pandangan pemindahan ibu kota sekadar dilihat dari sisi ekonomi," pungkasnya.*(Rikardo)