Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengklaim bandar udara di Papua dan Papua Barat, khususnya Bandar Udara Sentani, dalam keadaan aman. Ia mengaku telah berkoodinasi dengan aparat TNI dan Polri serta masyarakat agar bandara tersebut bisa beroperasi.
"Insyaallah relatif tidak ada gangguan di Jayapura. Sejak kejadian yang masif di tempat yang lain pun, di Jayapura take off-landing-nya berjalan normal," ujar Budi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Budi pun membantah pemerintah menghentikan penerbangan dari luar negeri menuju Papua dan Papua Barat. Menurutnya, penerbangan ke dua provinsi itu memang sepi sejak sebelum terjadinya kerusuhan.
"Sebenarnya, sejak kejadian pun tidak banyak penerbangan dari luar ke sana (Papua dan Papua Barat). Jadi bukan karena sekarang, tapi karena memang sebelumnya tidak ada," ujar Budi
Kemnhub kata Budi, bukan membatasi penerbangan dari luar negeri ke Papua. Ia menegaskan untuk penerbangan langsung dari luar negeri ke Papua memang tidak ada.
"Jadi bukan karena sekarang (dibatasi), memang dari sebelumnya tidak ada (penerbangan)," ujarnya.
Budi menuturkan sejauh ini pihaknya belum mengambil keputusan untuk membatasi penerbangan menuju Papua dan Papua Barat. Ia mengaku hal itu belum pernah dibicarakan.
Adapun terkait dengan pernyataan Menkopolhukam Wiranto bahwa pemerintah membatasi akses masuk Warga Negara Asing (WNA) ke Papua dan Papua Barat, Budi juga mengaku belum dikoordinasikan.
"Mungkin dalam waktu dekat akan kita koordinasi," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, empat WNA asal Australia dideportasi lantaran diduga turut terlibat dalam aksi demonstrasi di Papua.
Terkait itu, Wiranto menyebut pemerintah akan membatasi kunjungan WNA ke Papua. Kebijakan tersebut diambil usai dirinya menggelar rapat dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi.
"Sudah begini, jadi kemarin pada saat rapat dengan menteri luar negeri dan sudah memastikan bahwa sekarang tidak leluasa kita buka dalam keadaan seperti ini. Papua, Papua Barat tidak kita buka seluas-luasnya kepada kedatangan orang asing di sana," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/9/2019). (rnl)