INDONEWS.ID

  • Senin, 23/09/2019 16:59 WIB
  • BNPB: 29.039 Personel Diturunkan di Sejumlah Hotspot Atasi Karhutla

  • Oleh :
    • Rikard Djegadut
BNPB: 29.039 Personel Diturunkan di Sejumlah Hotspot Atasi Karhutla
Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Bernardus Wisnu Widjaja dalam diskusi di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Jakarta, INDONEWS.ID - Mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dilakukan secara terpadu dengan melibatkan unsur instansi pusat, daerah hingga kalangan usaha serta media.

"Sebesar 99% kasus karhutla ulah manusia. Kenapa segitiga api muncul itu karena ada oksigen, kerusakan lingkungan mengakibatkan lahan gambut yang kering, terbakar seperti di kalimantan yang sifatnya rawan. Ulah manusia adalah satu bahan bakar, panasnya dari titik api yang disulut secara sengaja oleh manusia," ujar Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Wisnu Widjaja.

Baca juga : Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045, Kalimantan Barat Tawarkan Visi Pembangunan Berkelanjutan

Demikian disampaikan Bernardus Widjaja dalam acara diskusi media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema "Tanggap Bencana Karhutla", yang berlangsung di Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (23/09/2019).

Oleh karena itu, menurut Wisnu Widjaja, saat ini BNPB melaksanakan operasi pemadaman besar-besaran di beberapa titik paling rawan di Riau, Sumsel, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah untuk mencegah karhutla yang lebih luas. Apalagi akibat karhutla dalam beberapa bulan terakhir ada sebanyak 919 ribu orang menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan.

Baca juga : Sejumlah Sumber Pengisian Kebutuhan ASN di IKN, Peluang Besar untuk Putera-Puteri Terbaik Kalimantan

"Yang kita lakukan ada operasi darat, kita kirimkan 29.029 kita kerahkan personel baik instansi pusat dan daerah. Pada prinsipnya pencegahan karhutla ini harus dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan juga media. Kami mengajak semuanya."

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan paling banyak personel. Sebanyak 10.015 personel dikerahkan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di wilayah itu dengan dukungan tujuh helikopter untuk pengeboman air dan dua helikopter untuk patroli.

Baca juga : Mantap! PNM Jambi Nasilitasi Nasabah Pamerkan Produk di Bandara Sultan Thaha

Di Sumatera Selatan, tempat penanggulangan karhutla melibatkan 8.679 personel serta tujuh helikopter pengeboman air dan dua helikopter patroli. Sedangkan, di Riau, upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan 5.809 personel serta enam helikopter pengeboman air dan satu helikopter patroli

Dari catatan mutakhir BNPB, Senin (23/09/2019) sudah seluas 328.734 hektare lahan yang terbakar di Sumatera dan Kalimantan, masih ada 3.124 titik api, operasi pemadaman dengan mengerahkan 48 helikopter untuk menurunkan 287 juta liter water bomb dan menggelar patroli di wilayah rawan karhutla.

Di samping melakukan operasi darat, BNPB bersama-sama dengan BPPT dan BMKG melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dengan menaburkan 176 ribu ton garam NacL dari udara. Upaya tersebut agar menghadirkan hujan untuk memadamkan titik-titik api dan membasahi lahan gambut yang rentan terbakar. Hasilnya dalam seminggu terakhir, sejumlah kawasan di Aceh, Riau, Kalbar dan Kalteng diguyur hujan.

BNPB melakukan pemantauan dan pelaporan setiap hari terkait kondisi termutakhir karhutla. Adapun, BNPB memantau titik panas, jarak pandang, kualitas udara, dan keberadaan asap setiap hari. Membuat pelaporan dan briefing setiap hari kepada instansi terkait serta personel di lapangan.

Adapun, BNPB terus mendorong penegakan hukum bagi kalangan yang memicu karhutla dengan melibatkan Ditjen Penegakan Hukum KLHK, Polri, Kejaksaan dan KPK.

Hadir sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini antara lain Rasio Ridho Sani, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); Yudi Anantasena, Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Apani Saharudin, Asisten Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Jambi.(Rikardo)

Artikel Terkait
Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045, Kalimantan Barat Tawarkan Visi Pembangunan Berkelanjutan
Sejumlah Sumber Pengisian Kebutuhan ASN di IKN, Peluang Besar untuk Putera-Puteri Terbaik Kalimantan
Mantap! PNM Jambi Nasilitasi Nasabah Pamerkan Produk di Bandara Sultan Thaha
Artikel Terkini
Ke Perbatasan Papua, BNPP Pastikan Pembangunan Infrastruktur Berjalan
Sri Agustin, Nasabah Mekaar Yang Dipuji Jokowi Berbagi Tips Eksis Jalani Usaha Sambel
DJP Jaksel II Resmikan Tax Center STIH IBLAM
Prof Tjandra: Lima Komponen Penting Pengendalian Malaria
Pimpin Peringatan Hari Otonomi Daerah, Mendagri Tekankan soal Pembangunan Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas