Jakarta, INDONEWS.ID - Sepulah Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024 telah resmi dilantik dalam Rapat Paripurna penetapan dan pelantikan Ketua MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/19).
Kesepuluh orang perwakilan dari tiap fraksi itu yakni Ahmad Basarah (PDI Perjuangan), Ahmad Muzani (Gerindra), Bambang Soesatyo (Golkar), Hidayat Nur Wahid (PKS), Zulkifli Hasan (PAN), Arsul Sani (PPP), Syarief Hasan (Demokrat), Lestari Moerdijat (NasDem), Jazilul Fawaid (PKB), Fadel Muhammad (DPD).
Berikut rincian harta kekayaan kesepuluh orang itu berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di situs KPK:
1. Golkar - Bambang Soesatyo (pelaporan 29 Maret 2019). 27 tanah dan bangunan senilai Rp 71.217.095.000, tersebar di beberapa daerah yaitu Jakarta Timur, Bogor, Jakarta Pusat, Purbalingga, Banjarnegara, Jakarta Selatan, Bandung, serta Klungkung.
13 kendaraan bermotor senilai Rp 18.560.000.000, yakni: Motor Harley Davidson, Mobil Land Rover Jeep, Mobil Bentley Mulsanne sedan, Mobil Jeep Rubicon, Mobil Rollsroyce Phantom sedan, Mobil Toyota Fortuner Jeep, Mobil Mercedes Benz S 400, Mobil Hummer H2 Jeep, Motor Harley Davidson, Mobil Tesla model X, Mobil Tesla model S, Mobil Lamborghini sedan, Mobil Ferrari sedan
Harta bergerak lainnya senilai Rp 1.068.000.000. Surat berharga senilai Rp 120.000.000. Kas dan setara kas senilai Rp 7.054.325.429. Total harta: Rp 98.019.420.429
Catatan: Bambang tercatat telah melaporkan harta kekayaannya kepada KPK sebanyak 4 kali. Pelaporan itu dilakukannya saat ia menjabat sebagai anggota DPR periode 2014-2019 (31 Maret 2016), anggota DPR periode 2009-2014 (28 Januari 2010), Ketua DPR 2018-2019 (31 Desember 2017), dan Ketua DPR (31 Desember 2018).
2. PDIP - Ahmad Basarah (pelaporan 11 April 2019). 7 tanah dan bangunan senilai Rp 5.928.000.000, asetnya tersebar di beberapa daerah seperti Jakarta Timur, Bogor, dan Malang.
5 kendaraan bermotor senilai Rp 2.261.000.000, yakni: Mobil Toyota Alphard 2011, Motor Piaggio, Mobil Toyota Alphard 2014, Mobil Wrangler sport 3.0 Jeep 2015, Mobil Lexus LX570AT
Harta bergerak lainnya senilai Rp 146.106.500. Kas dan setara kas lainnya senilai Rp 2.537.608.330. Hutang: Rp 802.229.681. Total harta: Rp 10.070.485.149
Catatan: Total lima kali Ahmad Basarah telah melaporkan kekayaannya kepada KPK. Laporan itu disampaikannya kala menjabat untuk beberapa posisi yakni anggota DPR periode 2009-2014 (18 April 2013 dan 26 Januari 2010), anggota DPR periode 2014-2019 (20 Januari 2015), anggota DPR periode 2014-2019 (31 Desember 2017), serta calon anggota DPR (31 Desember 2018).
3. Gerindra - Ahmad Muzani (pelaporan 29 Mei 2019). 29 tanah dan bangunan senilai Rp 17.780.956.000. Aset itu berada di Tangerang, Depok, Tangerang Selatan, Tegal, Jakarta Pusat, dan Serang.
Kendaraan bermotor senilai Rp 1.225.000.000, yakni: Mobil Toyota Fortuner, Mobil Honda Freed, Mobil Mitsubishi Pajero Sport, Mobil Toyota Vellfire
Harta bergerak lainnya senilai Rp 737.500.000; Surat berharga senilai Rp 375.250.000; Kas dan setara kas senilai Rp 3.770.000.000; Harta lainnya: Rp 1.800.000.000. Total harta: Rp 25.688.706.000.
Catatan:Hanya dua kali Muzani menyampaikan kekayaannya ke KPK, yakni saat ia menjabat sebagai anggota DPR periode 2009-2014 (1 Januari 2010) serta anggota DPR periode (31 Desember 2018).
4. NasDem - Lestari Moerdijat (pelaporan 31 Maret 2019). 6 tanah dan bangunan senilai Rp 18.766.807.756. Aset berada di beberapa daerah yakni Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu.
2 kendaraan bermotor senilai Rp 1.120.000.000, yang terdiri dari Mobil Toyota Harrier, Mobil Toyota Vellfire, Harta bergerak lainnya senilai Rp 6.500.000.000, Surat berharga senilai Rp 670.461.791, Kas dan setara kas senilai Rp 9.879.520.872, Harta lainnya: Rp 1.072.265.129, Hutang: Rp 1.535.439.463. Total harta: Rp 36.473.616.085
Catatan: Lestari Moerdijat atau yang akrab disapa Rerie hanya melaporkan harta kekayaannya satu kali ke KPK yakni sebagai calon anggota DPR RI (15 Maret 2019).
5. PAN - Zulkifli Hasan (pelaporan 26 Februari 2019). 9 tanah dan bangunan senilai Rp 12.985.500.000, tersebar di beberapa daerah seperti Jakarta Timur dan Bogor.
1 kendaraan bermotor senilai Rp 650.000.000 dengan jenis Mobil Toyota Alphard, Harta bergerak lainnya senilai Rp 1.500.000.000; Surat berharga senilai Rp 4.990.000.000; Kas dan setara kas senilai Rp 7.801.710.246; Hutang: Rp 1.500.000.000. Total harta: Rp 26.427.210.246
Catatan: Dari laman KPK, total tujuh kali Zulkifli Hasan atau yang karib disapa Zulhas melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Pelaporan itu dilakukannya saat ia menjabat beberapa posisi yakni anggota DPR periode 2004-2009 (29 Januari 2007), Menteri Kehutanan periode 2009-2014 (11 Desember 2009, 16 April 2013, 16 April 2013), Ketua MPR periode 2014-2019 (14 November 2014, 31 Desember 2018).
6. PKS - Hidayat Nur Wahid (pelaporan 6 Maret 2019). 8 tanah dan bangunan senilai Rp 15.431.414.000, aset berada di Bekasi, Bogor, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.
2 kendaraan bermotor senilai Rp 1.085.000.000, yakni: Mobil Toyota Vellfire, Mobil Mini Cooper. Harta bergerak lainnya senilai Rp 500.070.000. Surat berharga Rp 3.261.500.000. Kas dan setara kas senilai Rp 4.605.523.755. Hutang: Rp 5.500.000.000. Total harta: Rp 19.383.507.755
Catatan: Dikutip dari laman KPK, Hidayat Nur Wahid telah melaporkan harta kekayaannya ke KPK sebanyak 7 kali. Laporan itu disampaikannya kala ia menduduki sejumlah jabatan seperti Ketua MPR periode 2004-2009 (31 Desember 2006), anggota DPR periode 2009-2014 (1 Desember 2009, 28 Maret 2012, 28 April 2014, Wakil Ketua MPR (1 November 2014), pelaporan periodik pada 8 Januari 2003, serta pelaporan sebagai calon anggota DPR (31 Desember 2018).
PPP - Arsul Sani (pelaporan 25 Juni 2019). 6 tanah dan bangunan senilai Rp 13.050.000.000. Aset berada di Bekasi, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Batang.
3 kendaraan bermotor senilai Rp 528.500.000, yakni: Mobil Honda Accord sedan, Motor Honda, Mobil Nissan Elgrand Jeep. Harta bergerak lainnya senilai Rp 126.500.000. Surat berharga senilai Rp 405.000.000. Kas dan setara kas senilai Rp 5.196.600.000. Total harta: Rp 19.306.600.000
Catatan: Dua kali Arsul Sani melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Lima pelaporan itu dilakukannya saat ia menduduki beberapa jabatan yakni anggota DPR periode 2014-2019 (13 November 2014) dan calon anggota DPR (31 Desember 2018).
DPD - Fadel Muhammad (pelaporan 31 Mei 2019). 8 tanah dan bangunan senilai Rp 41.745.650.000. Aset berada di beberapa daerah yakni Jakarta Selatan dan Bogor.
Harta bergerak lainnya senilai Rp 928.950.000. Surat berharga senilai Rp 70.113.407.772. Kas dan setara kas senilai Rp 1.024.949.169. Total harta: Rp 113.812.956.941
Catatan: Delapan pelaporan kekayaan telah disampaikan Fadel. Laporan itu disampaikan diantaranya saat itu menjabat sebagai Gubernur Gorontalo 2007-2012 (3 Juli 2006), Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2009-2014 (30 November 2009, 5 Januari 2012, anggota DPR periode 2014-2019 (20 Oktober 2014, 31 Desember 2017, 31 Desember 2018), serta calon anggota DPD (31 Mei 2019).
PKB - Jazilul Fawaid (pelaporan 31 Maret 2019). 14 tanah dan bangunan senilai Rp 1.894.962.750. Aset tersebar di sejumlah daerah yakni Tangerang Selatan, Bandung, dan Gresik.
3 kendaraan bermotor senilai Rp 510.000.000, yakni: Mobil Toyota Avanza. Mobil Toyota Kijang Innova. Mobil Hyundai minibus. Harta bergerak lainnya senilai Rp 39.835.000. Kas dan setara kas senilai Rp 5.418.384.311. Total harta: Rp 7.863.182.061
Catatan: Pelaporan dilakukan sebanyak dua kali oleh Jazilul saat ia menjabat sebagai anggota DPR periode 2014-2019 (27 November 2014, 31 Desember 2018).
Demokrat - Syarief Hasan (pelaporan 29 Mei 2019). 8 tanah dan bangunan senilai Rp 14.713.442.000. Asetnya berada di Bogor, Cianjur, dan Jakarta Selatan.
1 kendaraan bermotor senilai Rp 488.730.973, yakni berupa satu unit mobil Toyota Vellfire. Harta bergerak lainnya senilai Rp 3.500.000.000. Surat berharga senilai Rp 2.600.000.000. Kas dan setara kas senilai Rp 735.845.248. Total harta: Rp 22.038.018.221
Catatan: Syarief tercatat telah melaporkan kekayaannya sebanyak delapan kali pada KPK. Pelaporan itu dilakukannya saat ia masih menjabat Anggota DPR periode 2004-2009 (25 Januari 2008), Menteri Koperasi dan UKM periode 2009-2014 (24 November 2019, 1 Agustus 2012, 1 Agustus 2012), Anggota DPR periode 2014-2019 (30 September 2014, 31 Desember 2017, 31 Desember 2018), serta pelaporan pada 24 Desember 2003.*(Rikardo)