INDONEWS.ID

  • Jum'at, 11/10/2019 10:30 WIB
  • BNPB Gelar Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Pejabat Daerah

  • Oleh :
    • Marsi Edon
BNPB Gelar Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Pejabat Daerah
Kegiatan Senior Management Traning BNPB bagi Pejabat BPBD Provinsi dan Kabupaten.(Foto:Dokumentasi BNPB)

Bangka Belitung,INDONEWS.ID -Dalam rangka memperingati bulan Pengurangan Risiko Bencana tahun 2019, Pusdiklat BNPB menyelenggarakan Senior Management Traning (SMT) yang diikuti oleh 40 orang Kepala Pelaksana BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia, di Sol Marina Hotel Bangka. Jumat,(11/10/2019)

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo dalam rilisnya menerangkan, event bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) merupakan kesempatan yang baik untuk dapat berbagi pengalaman dan meningkatkan pengetahuan serta keahlian seluruh jajaran BNPB dan BPBD Provinsi maupun kabupaten/kota.

Pada kesempatan ini Pusdiklat BNPB menawarkan 2 jenis pelatihan, yaitu pelatihan Kepemimpinan Penanggulangan Bencana dan Pelatihan Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana.

Adapun tujuan utama dari Diklat SMT adalah untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan di bidang penanggulangan bencana baik secara kualitas maupun kuantitas.

Sedangkan tujuannya yakni mengenalkan konsepsi dan kasus-kasus penanggulangan bencana, mengenalkan pentingnya kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam penanggulangan becana dan memberikan kesempatan untuk mensimulasikan proses-proses pengambilan keputusan dalam penanganan bencana.

Agus Wibowo juga menjelaskan,hari kedua diklat SMT ini dibagi menjadi beberapa materi, diantaranya (1) membahas tentang pendekatan kesejahteraan dalam pengurangan risiko bencana oleh Deputi bidang Sistem dan Strategi BNPB, Bernardus Wisnu Widjaja.

Sesi seminar Kegiatan Senior Management Traning BNPB bagi Pejabat BPBD Provinsi dan Kabupaten

Tindak lanjut yang harus dilakukan bersama adalah Perkuatan kolaborasi dan menyatukan visi/promosi gagasan, Inventarisasi sumberdaya (pelaku dan kapasitasnya), perkuatan jejaring, Pembentukan wadah untuk pembelajaran bersama (fisik dan non fisik) untuk memperkuat kolaborasi. (2) membahas tentang koordinasi program lintas sektor dalam pengurangan risiko bencana oleh Direktur Pengurangan Risiko Bencana BNPB, Raditya Jati.

Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama, termasuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah
sebagai wadah koordinasi program lintas sektor diperlukan suatu perencanaan berupa Rencana Penanggulangan Bencana (RPB.

Selain itu, Perencanaan dan Aksi Penanggulangan yang saling bersinergi merupakan Strategi untuk efektifitas upaya PRB. Penanggulangan yang Sinergi berbasis Kawasan atau ekosistem dengan tahapan prioritas dapat mengoptimalkan pembangunan untuk antisipasi bencana.

Kesiapsiagaan diperlukan, namun masih belum mencukupi sehingga perlu adanya peningkatan terkait pencegahan dan mitigasi.

Adapun kegiatan membahas tentang penyelenggaraan RR pada daerah terdampak bencana yang terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh untuk menwujudkan build back better, saver and sustainable oleh deputi Rehabilitasi dan rekonstruksi, Rifai.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana berbasis pengurangan risiko bencana dan keberlangsungan pembangunan yang kontinyu dan berkelanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana juga mengambil peran dalam peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat untuk menghadapi bencana yang terjadi secara berulang.

Sasaran utama Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yaitu normalisasi/ berjalannya secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.

Tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum, ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

Sementara itu, agenda membahas tentang pengkajian program penanggulangan bencana oleh Sekretariat Utama Harmensyah.Penanggulangan bencana diarahkan pada sistem dan strategi yang terintegritas dalam setiap pembangunan.

Penanggulangan bencana harus menyiapkan Sumberdaya Yang Memadai dalam rangka pencegahan untuk menghadapi bencana. Penanggulangan bencana harus mengutamakan penyelamatan sebanyak mungkin nyawa dan meminimalisir kerusakan fisik dan kerugian ekonomi.

Penanggulangan bencana harus diikuti dengan pemulihan kembali masyarakat menjadi lebih baik dan lebih aman, , serta mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan Good Governance.

Adapun sesi terakhir yakni materi Managing crisis and disaster dibawakan oleh Syamsul Maarif.Dalam seminarnya ia mengajak peserta untuk memiliki mental yang kuat dalam menangani bencana.

"Jangan Anda merasa lemah kalau ada bahaya atau krisis," tegasnya.

Karena krisis dapat membedakan apakah kita bisa menjadi pemimpin atau pemimpin tanpa tindakan. Krisis memunculkan urgensi, persepsi ancaman disertai ketidakpastian yang tinggi. Krisis adalah produk yang dihasilkan oleh persepsi.

Tidak hanya mengajak untuk bermental kuat dalam menangani bencana, seseorang harus dapat memberikan informasi yang bermakna bagi masyarakat, agar masyarakat semakin paham mengenai bencana. Seperti memahami manajemen krisis, antara lain Kepekaan karena ekskalatif,Keputusan, bukan koordinasi tetapi komando,Informasi, segera dan bermakna,Hentikan: stabilkan kembali, Pembelajaran: organisasi, kebijakan dan hukum.

"Sikap mental yang disarankan adalah melihat masa depan dari masa depan, good to great atau belajar dari musuh yang hebat dan sikap mental yang tangkas," tutup Syamsul.*

Artikel Terkait
Artikel Terkini
Dorong Pelaku UMKM, Alametric Inisiasi Program Bakti Negeri
Tidak Ada Soal Rekrutmen CPNS, Ini Kata MenPAN Tjahjo Kumolo
Sisi Positif Perubahan Budaya Masyarakat Akibat Adaptasi Kebiasaan Baru
Pilkada Serentak 2020 Digelar Desember, Arif Budiman: Regulasi Tidak Berubah
Minta Perlindungan Hukum, John Kei Kirim Surat Ke Jokowi
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
gimli