Jakarta,INDONEWS.ID - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, pihaknya tidak akan mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan aksi demonstrasi dari masyarakat atau mahasiswa pada saat pelantikan presiden. Pasalnya, aksi selama ini, cenderung diwarnai dengan tindakan kekerasan dan aksi anarkis.
Menurut Tito, aksi demonstrasi selama ini cenderung rusuh. Karena itu, pihak kepolisian langsung membubarkan aksi demontrasi jika tetap dilakukan oleh masyarakat pada saat pelantikan.
"Kami lihat ini akan potensinya tidak aman, kami tidak akan terbitkan (surat tanda terima pemberitahuan), sehingga bila tetap dilakukan kami akan bubarkan dulu sebelum dia berubah dari crowd menjadi anarki," kata Tito kepada media Lapangan Monas, Jakarta Pusat,Kamis,(17/10/2019)
Tito meminta kepada masyarakat Indonesia untuk menjaga nama baik negara di mata internasional. Salah satunya yakni terlibat dalam mengamankan pelantikan presiden dan tidak melakukan aksi demonstrasi.
Lebih lanjut Tito menjelaskan, pihaknya telah mendapatkan informasi dari intelijen soal adanya potensi demonstrasi yang berujung anarkhis. Pihak kepolisian, tegas Tito, tidak ingin mengambil resiko terhadap kekacauan yang akan timbul dari aksi tersebut.
Pihak kepolisian menegaskan, tidak akan mentolerir aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat bersamaan dengan pelantikan. Pihak kepolisian tetap melakukan pengamanan agar proses pelantikan dapat berjalan dengan lancar.
"Kalau kami dari intelijen sudah memahami bahwa akan terjadi potensi aksi anarkis, ya masa didiamkan, masa kita reaktif baru menindak, salah lagi," ungkapnya.
Aksi kali lalu, kata Tito, berjalan dengan damai. Namun, pada akhirnya, aksi demonstrasi tersebut berlangsung ricuh.
"Kalau demonya aman-aman saja kami no problem, tapi ini demonya belakangan kami melihat, mohon maaf ada yang idealisme, ada juga pihak-pihak tertentu yang memanfaakan ini untuk kepentingan tersendiri," jelas Tito.
Pihak kepolisian bersama dengan TNI akan melakukan pengamanan bersama pada kegiatan pelantikan. Pengamanan gabungan ini dilakukan dengan tujuan mengamankan jalannya proses pengambilan sumpa dari presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.