Jakarta, INDONEWS.ID - Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran(Fitra), Badi`ul Hadi, mengatakan, keterbukaan pengelolaan anggaran di kementerian dan lembaga menjadi salah satu kunci keberhasilan kabinet Indonesia Maju ke depan. Hal ini ia sampaikan karena pengelolaan anggaran pemerintahan selama beberapa tahun terakhir dinilai tertutup.
Menurutnnya, keterbukaan anggaran menjadi penting sebagai bentuk pertangungjawaban kerja pemerintahan. Selain itu, publik juga akan mengetahui serapan anggaran di setiap kementerian dan lembaga pemerintahan.
"Belum adanya transparansi soal pengelolaan anggaran di setiap kementerian, jadi masalah dalam pelaksanaan pemerintahan," kata Badi`ul Hadi saat menjadi narasumber dalam diskusi di Formmapi, Jakarta, Kamis,(24/10/2019)
Keterbukaan penggunaan anggaran, kata Hadi, menjadi satu tuntutan tersendiiri dalam pelaksanaan pemerintahan di era demokrasi. Pengelolaan anggaran yang terbuka, jelasnya, memiliki manfaat yakni selain menutup peluang terjadinya korupsi, sisi lain, kontrol publik terhadap penggunaan anggaran sangat mudah dilakukan.
Lebih lanjut Hadi menjelaskan, kementerian dan lembaga pemerintahan kita, masih memiliki problem yang akut. Problem tersebut yakni masih tingginya angka kejahatan korupsi.
"Problemnya masih tingginya angka koruosi di beberapa kementerian dan lembaga pemerintahan," ungkapnya.
Tingginya angka korupsi tersebut, jelasnnya, disebabkan karena mentalitas korup yang dimiliki oleh pejabat negara. Selain itu, masalah transparansi anggaran masih menjadi salah satu penyebab munculnya masalah korupsi.
"Kekwatirannya adalah jika tidak ada transparansi pengelolaan anggaran, maka muncul masalah seperti kejahatan korupsi," jelas Hadi.
Masalah di atas, menurutnya, mesti diambil beberapa langkah terobosan. Konsolidasi organisasi kementerian menjadi penting untuk dilakukan. Selain itu, penting untuk membuka kepada publik soal masalah pengelolaan anggaran kepada masyarakat umum maupun kepada masyarakat sipil.
"Kabinet mesti melakukan konsolidasi untuk dalam rangka pengelolaan anggaran dan untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi," tutupnya.*