Jakarta,INDONEWS.ID - Ketua MPR Bambang Soesatyo(Bamsoet) memberikan apresiasi terhadap kerelaan Prabowo Subianto masuk menjadi salah menteri jadi kabinet Indonesia Maju, Jokowi. Kerelaan Ketua Umum Gerindra tersebut dinilai sebagai kemauan besar bekerja sama untuk kepentingan bangsa dan negara.
Menurut Bamsoet, cara berpolitik seperti menjadi tradisi yang harus diwariskan kepada generasi muda Indonesia. Perbedaan pilihan dan pandangan politik bukan menjadi halangan untuk menyatukan kekuatan bekerja untuk kepentingan negara.
"Dengan mengajak rivalnya ke kabinet, tentu saja pilihan yang bijak. Demi kemajuan bangsa. Dan kerelaan Prabowo juga harus dihargai. Harus menjadi tradisi politik di tanah air. Meski berbeda, namun untuk kepentingan bangsa kita harus rela menyampingkannya. Dari dua tokoh bangsa itu kita perlu belajar," kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya kepada media, Jakarta, Sabtu,(25/10/2019)
Bambang menyeruhkan kepada seluruh elit politik Indonesia untuk melihat hikmah dari bersatunya dua kekuatan politik yang besar. Selain itu, ia meminta kepada semua tokoh politik untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang cenderung merusak tatanan politik Indonesia.
"Saya mendorong para elite untuk menahan diri dengan tidak mengeluarkan statement yang tidak produktif. Agar suasana kebersamaan kita sebagai bangsa tetap terjaga," ungkapnya.
Menurutnya, pekerjaan terbesar kabinet ke depan yakni menjawab seluruh visi dan misi pemerintahan yang dipernah disampaikan oleh Presiden Jokowi. Pekerjaan ini tidak muda dan membutuhkan kerja keras dan dukungan semua pihak.
"Agenda penting dan mendesak saat ini adalah fokus 100 hari kerja dari para menteri harus menjadi perhatian semua. 100 hari ke depan adalah kerja nyata bukan lagi retorika," jelasnya.
Ia menambahkan, dinamika politik terkini, relatif aman dan terkendali. Situasi ini perlu dijaga sebagai modal besar bagi pemerintah untuk melakukan kerja-kerja pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Situasi politik relatif sudah lebih stabil dengan berakhirnya masa pemilu, pelantikan presiden, dan pengumuman kabinet. Agenda saat ini yang penting adalah menyiapkan berbagai perangkat payung hukum untuk memudahkan kegiatan usaha, pendidikan, dan ikatan sosial," pungkasnya.*