Oleh :Ferdy Hasiman *)
Menteri BUMN, Erick Tohir dan dua wakil menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wiryoatmojo bisa diandalkan mengubah kompetensi dan budaya bisnis perusahaan milik negara (BUMN). Erick adalah menteri muda dari kalangan profesional dan memiliki segudang pengalaman dan cerita sukses mengolah korporasi.
Sementara, Budi Gunadi Sadikin adalah mantan Dirut Bank Mandiri dan PT Indonesia Asahan Alumina (INALUM). Budi bersama mantan menteri BUMN, Rini Seomarno dan mantan menteri ESDM, Ignas Jonan, sukses melakukan aksi korporasi terbesar sepanjang sejarah republic dengan mengakuisisi 51 persen saham perusahan tambang tembaga dan emas raksasa, PT Freeport Indonesia.
Budi sangat sukses mengembang tugas di Bank Mandiri dan juga sukses memimpin Inalum. Begitupun Kartika Wiryoatmojo adalah professional yang sangat diandalkan di bidang keuangan, terutama perbankan. Tantangan perbankan dan industry keuangan kita ke depan sangat berat.
Begitupun bank-bank BUMN, harus mampu berkompetisi dengan bank-bank asing yang sangat menjadi dominan di Indonesia.
Erick dan dua menterinya juga harus mampu menciptakan good corporate governance di BUMN dan membendung laju korupsi di kementerian BUMN. Erick juga seorang leader. Di BUMN banyak sekali Dirut dan komisaris yang diutus dari partai politik dan beberapa kelompok bisnis dengan beragai kepentingannya.
Ini membutuhkan seorang pemimpin yang berani agar tidak tersandra ego sektoral. Erick harus mampu mengubah budaya BUMN menjadi lebih kompetitif, mampu bersaing di pasar global dan beradaptasi dengan cara-cara berbisnis baru di jaman ekonomi digital yang tumbuh cepat sekarang ini.
Erick, Budi dan Kartika diyakini bisa mengurus 142 perusahaan BUMN yang selama ini banyak mendapat injeksi modal negara, tetapi kinerja mereka banyak yang tak beres. “Banyak sekali perusahaan BUMN yang tak menghasilkan laba dan sanggup menjalankan Public Service Offering (PSO) sesuai UU BUMN”.
BUMN yang mencapai 142 perusahaan ini juga tidak bisa diandalkan menggenjot penerimaan negara. Dari 142 BUMN baru 13 BUMN yang mampu memberikan dividen bagi negara dan tahun 2019 hanya sebesar Rp 62 triliun. BUMN seharusnya bisa lebih besar lagi menghasilkan dividen agar bisa menambah penerimaan negara dan bisa mengurangi beban utang”.
Tiga nahkoda baru BUMN dari kalangan professional ini diharapkan mampu memberikan perhatian serius untuk membenahi perusahaan-perusahaan BUMN yang bermasalah, seperti PT Garuda Indonesia, PT Krakatau Stell Tbk dan beberapa perusahaan BUMN lain.
Tiga pemimpin BUMN ini perlu mendorong PT Pertamina (Persero) agar mempercepat proses penyelesaian kilang minyak dan mendorong Pertamina untuk melakukan ekspansi sampai ke luar negeri dalam rangka menaikan produksi minyak nasional.
Percepatan penyelesaian kilang dan ekstensifikasi bisnis bisa menjadi solusi mengurangi defisit neraca perdagangan akibat impor migas yang terlalu tinggi.
Tiga pemimpin BUMN juga diharapkan mampu melanjutkan gagasan holding BUMN yang pernah dilakukan oleh menteri-menteri BUMN sebelumnya. Public berharap agar Erick dan Wamen BUMN, segera merealisasikan holding perusahaan perkebunan milik negara, PT Perkebunan Nusantara (PTPN).
Belum ada satupun menteri BUMN yang sukses melakukan konsolidasi PTPN. Boleh jadi program itu stagnan karena resistensi para eksekutif di 14 BUMN perkebunan itu, karena takut kehilangan posisi. Bisa juga karena resistensi para politisi dan elit bisnis yang kerap mendapat untung dari pembelian bahan mentah dari PTPN.
Jika PTPN dikonsolidasi, Republik Indonesia, boleh berbangga diri karena memiliki perusahaan perkebunan kelas dunia. Indonesia bisa menciptakan perusahaan perkebunan sawit dan karet, terbesar dunia. Mengapa disebut besar dan mampu bersaing di level dunia? Jawabannya, dari 14 PTPN, total aset mereka jika digabung sebesar US$5.6 miliar tahun buku 2012.
Ukuran asetnya, tentu tak bisa diragukan. Jika ditotal 14 perusahaan, mereka mampu mengontrol luas lahan sebesar 1 juta hektar konsensi sawit dan karet. Itu baru dari segi aset dan lahan, belum dihitung soal laba bersih. Masih mengacu pada data tahun buku 2012, jika ditotal laba bersih ke-14 PTPN mencapai US$400 juta per tahun 2012.
PTPN bukan hanya memproduksi sawit dan karet, tetapi juga memproduksi gula, teh, kopi dan cocoa. Itu artinya, PTPN menyentuh kehidupan rakyat kecil dan jika kinerjanya bagus, PTPN bisa menjadi pelayan rakyat yang sangat bagus ke depan.
Apabila konsolidasi ke-14 perusahaan berjalan, maka, PT Perkebunan Nusantara III bisa dipertimbangkan menjadi operator. Total aset ke-14 PTPN mencapai US$5 miliar atau Rp 60 triliun lebih. Konsolidasi PTPN penting karena penggabungan aset akan mendobrak kinerja dan bisa jadi target yang dipasang pemerintah meningkatkan aset PTPN sampai tahun 2015 menjadi Rp 120 triliun, tercapai.
Tantangan besar bagi menteri BUMN dan dua wakil menteri adalah melanjutkan program holding yang sudah sukses dilakukan menteri BUMN sebelumnya. Menteri BUMN sebelumnya, Rini Soemarno bersama Budi Gunadi Sadikin yang sekarang menjadi Wamen BUMN sukses melakukan holding tambang BUMN (penggabungan perusahaan tambang BUMN, PT INALUM, PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk dan PT Timah) di bawah pimpinan INALUM.
Dengan holding tambang, Rini dan Budi mampu mengembangan ekspansi, mampu menerbitkan surat utang untuk mengakusisi PT Freeport Indonesia. Ini tentu menjadi modal besar bagi pemimpin baru BUMN untuk segera melakukan konsolidasi BUMN.*
*)Ferdy Hasiman adalah Peneliti Alpha Research Database, Indonesia