Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Agama Fachrul Rozi menegaskan bahwa tidak boleh ada Pegawai Negeri Sipil(PNS), yang mendukung gerakan Khilafah di Indonesia. Bagi PNS yang mendukung khilafah diminta untuk meninggalkan Indonesia.
Menurut Fachrul, mendukung gerakan khilafah merupakan sikap anti terhadap pemerintah. Karena anti terhadap pemerintah, maka secara otomatis juga anti terhadap keberadaan negara Indonesia.
"Sikap kita mesti sama, kalau ada yang bersifat mendukung khilafah, khilafah itu kan mendukung negara lain, kamu dibayar Indonesia, kamu harus hormat Indonesia," kata Fachrul di Jakarta, Kamis,(31/10/2019)
Lebih lanjut ia meminta, Pegawai Negeri Sipil(PNS) di Indonesia mesit mau mengubah cara berpikir, terutama dalam melaksanakan tugas negara. PNS merupakan abdi negara, maka, PNS berkewajiban untuk menghormati negara Indonesia dengan seluruh peraturan yang ada.
Pilihan menghormati negara Indonesia merupakan bentuk sikap nasionalisme sebagai warga negara. Jika hal seperti ini tidak dapat dilakukan, berarti, PNS tersebut ingin keluar dari Indonesia.
"Kamu bisa berubah nggak? Kalau nggak bisa, keluar Indonesia, keluar dari wilayah ini," tegasnya.
Fachrul Rozi kembali menambahkan, pemerintah tidak akan melakukan kompromi terhadap hal-hal prinsip berkaitan dengan idelogi negara. Karena, mendukung khilafah dinilai menentang Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia.
Karena itu, pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap ASN yang terbukti bersalah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penegasan pelaksanaan aturan dan untuk menagih komitment ASN dalam memerangi masalah radikalisme di Indonesia.
"Sikap kita harus sama, karena semua itu dikit-dikit radikalisme, jadi itu yang saya sampaikan," pungkasnya.*