Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani (Ani) tak ingin anggaran dana desa Rp72 triliun pada 2020 jatuh pada pihak yang salah. Kementerian Keuangan bekerja sama dengan sejumlah pihak buat memantau itu.
"Kita sekarang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa buat benar-benar mengidentifikasi beberapa yang diidentifikasi atau yang disinyalir bukan merupakan desa-desa yang legitimasi mendapatkan," kata Ani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (14/11/2019).
Karena itu dirinya berjanji untuk memperkuat pengawasan dan mekanisme dana transfer ke daerah guna memastikan maanfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Dia mencatat, anggaran dana desa misalnya, mengalami peningkatan dari Rp70 triliun pada tahun ini menjadi Rp72 triliun pada 2020. Anggaran tersebut diakuinya bukan merupakan jumlah yang sedikit sehingga pengawasan ketat dibutuhkan untuk mengawalnya hingga sampai ke masyarakat.
“Kita juga memiliki mekanisme agar transfer tidak otomatis langsung kepada account tanpa verifikasi, jadi kita akan memperkuat dari mekanismenya. Namun, kita berharap dengan anggaran yang lebih tinggi seperti dana desa, DAK [dana alokasi khusus] mereka bisa betul-betul dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Terkait dengan dugaan dana desa yang mengalir ke sejumlah desa fiktif, Sri menyebut Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tengah menelusuri dugaan tersebut.
Dia juga meminta pemda memperkuat pengawasan dana desa. Sehingga, desa tertinggal dan desa-desa baru yang legitimit atau tidak teridentifikasi.
Sebelumnya, Ani mengungkapkan banyak desa fiktif bermunculan akibat besarnya alokasi dana desa dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Realisasi dana desa mencapai Rp42,2 triliun atau mencapai 62,9 persen hingga 30 September 2019.
"Kami mendengar ada transfer yang ajaib dari APBN dan muncul desa-desa baru yang tidak berpenghuni karena melihat jumlah dana yang ditransfer setiap tahunnya," ujar Ani di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 4 November 2019.
Ani menjelaskan informasi tersebut bersumber dari Kementerian Dalam Negeri. Terdapat beberapa desa baru tak berpenghuni yang mendapat aliran dana desa. (rnl)