Jakarta, INDONEWS.ID - Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas dugaan penistaan agama tidak hanya menyedot perhatian warga dalam negeri, tetapi juga perhatian dunia internasional.
Sejumlah media massa asing, di antaranya stasiun televisi Arab berbasis di Qatar, Aljazeera melaporkan pemberitaan vonis yang lebih berat dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang menuntut Ahok pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun.
Selain itu, para perwakilan negara asing di Indonesia juga angkat suara soal penahanan Ahok di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017) kemarin.
Duta besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik melalui akun Twitter resminya @MoazzamTMalik menyatakan dia mengenal Ahok. Dan dia percaya Ahok bukan seorang anti-Islam.
Dia pun mendoakan istri Ahok, Veronica Tan serta keluarga.
"Para pemimpin harus menjaga toleransi dan kerukunan," cuitnya.
Moazzam lalu mengunggah artikel tulisannya di salah satu surat kabar.
"Mayoritas Muslim dunia hidup di alam demokrasi. Apa yang bisa kita pelajari dari Indonesia? Ini artikel saya di Jakarta Post," tulisnya.
Utusan negara asing lainnya adalah Dubes Denmark untuk Indonesia Casper Klynge? di akun Twitter @DubesDenmark.
Dia mencuit: "Para Dubes Uni Eropa negara2 anggota UE himbau #Indonesia mempertahankan tradisi #toleransi & #pluralisme @uni_eropa"
Casper merujuk surat pernyataan setempat Uni Eropa tentang kebebasan beragama atau kepercayaan dan kebebasan berekspresi.
Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam mengeluarkan pernyataan, di antaranya menyatakan bahwa hukum yang mengkriminalisasi penistaan agama secara diskriminatif dapat menimbulkan terhalangnya kebebasan berekspresi dan atau kebebasan beragama dan kepercayaan.
Delegasi Uni Eropa
Sebelumnya, Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam berharap pemerintah Indonesia, lembaga, dan warganya mempertahankan tradisi toleransi dan pluralisme, menyusul putusan hukum atas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
"Uni Eropa selalu memuji kepemimpinan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, sebagai demokrasi yang kuat dan negara yang bangga atas tradisi toleransi dan pluralisme yang dimilikinya," demikian pernyataan resmi yang diunggah di laman resmi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam pada Selasa (9/5).
Indonesia dan Uni Eropa telah sepakat mempromosikan dan melindungi hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik di antaranya kebebasan untuk berpikir, hati nurani dan beragama, serta berekspresi.
Uni Eropa kembali menekankan bahwa kebebasan-kebebasan tersebut merupakan hak-hak yang saling terkait dan saling melengkapi, melindungi semua orang termasuk melindungi hak-hak untuk menyampaikan pendapat mengenai agama dan kepercayaan apapun sesuai hukum hak-hak asasi internasional.
"Uni Eropa konsisten menyatakan bahwa hukum yang mengkriminalisasi penistaan agama secara diskriminatif dapat menimbulkan efek penghambat yang serius terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama atau berkeyakinan," demikian pernyataan Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam.
