INDONEWS.ID

  • Selasa, 17/12/2019 12:01 WIB
  • Penjelasan Suharso Monoarfa Soal Provinsi Baru di Kalimantan Timur

  • Oleh :
    • Marsi Edon
Penjelasan Suharso Monoarfa Soal Provinsi Baru di Kalimantan Timur
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa.(Foto:Kompas.com)

Jakarta,INDONEWS.ID - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, memberikan penjelasan terkait dengan rencana pemerintah membentuk satu provinsi baru di Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Daerah Otonomi Baru(DOB) ini tepat berada di ibu kota baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Rencana pembentukan provinsi baru tersebut akan dilakukan setelah pemerintah menetapkan secara resmi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Provinsi ini akan mendukung keberadaan ibu kota baru sebagai pusat pemerintahan.

Baca juga : Suharso Monoarfa: Pelaksanaan Muktamar IX PPP Akan Dihadiri 1200 Peserta

"Provinsi baru," kata Suharso kepada media di Jakarta, Selasa,(17/12/2019)

Lebih lanjut Suharso menjelaskan, pemerintah telah menetapkan rencana pembangunan Istana Kepresidenan, gedung-gedung kementerian/lembaga, dan instansi pemerintahan di dalam lahan seluas 56 ribu hektar sebagai kawasan pemerintahan. Lahan tersebut disiapkan secara khusus dan terpisah dari provinsi baru yang akan dibentuk oleh pemerintah.

Baca juga : Menteri Bappenas Suharso Monoarfa Dilaporkan ke KPK

"Area 56 ribu hektare diatur oleh city manager, yang bukan bagian dari daerah otonom. Jadi, daerah dengan pemerintahan otonomi di luar 56 ribu hektare. Daerah pemerintahan otonom itu berbentuk provinsi," jelas Suharso.

Ia kembali menerangkan, pembentukan provinsi baru tersebut mendapatkan pengencualian dari ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Perarturan Pemerintah No 78 tahun 2007 yang mengatur tata cara pembentukan Daerah Otonomi Baru. Ketentuan tersebut berkaitan dengan jumlah kabupaten yakni minimal 5 kabupaten untuk membentuk satu provinsi yang baru.

Baca juga : Suharso Monoarfa: UU Cipta Kerja Membangun Kepentingan Bersama

"Dikecualikan dari ketentuan itu," pungkasnya.*

 

Artikel Terkait
Suharso Monoarfa: Pelaksanaan Muktamar IX PPP Akan Dihadiri 1200 Peserta
Menteri Bappenas Suharso Monoarfa Dilaporkan ke KPK
Suharso Monoarfa: UU Cipta Kerja Membangun Kepentingan Bersama
Artikel Terkini
Kaukus Pemuda Indonesia Timur Dukung TNI-POLRI Tegakkan Kedaulatan NKRI
Demi Kepastian Hukum, Ke-14 Kasus Hukum yang Menimpa Rizieq Pantas Dibuka
BNPB:Ekosistem Garis Pantai Penting untuk Mitigasi Bencana Tsunami di Selatan Jawa
Dukung PEN, PNM Respon Positif Penyaluran Kredit BNI Melalui PNM
Bersama PNM, BNI Saluran Kredit Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
faramir