INDONEWS.ID

  • Senin, 23/12/2019 10:30 WIB
  • Keras! FPI Tak Peduli Izin Ormas, Ngabalin: Negara Punya Aturan, Bukan Hukum Rimba

  • Oleh :
    • Rikard Djegadut
Keras! FPI Tak Peduli Izin Ormas, Ngabalin: Negara Punya Aturan, Bukan Hukum Rimba
KSP Ali Mochtar Ngabalin (foto: Waspadaonline.com)

Jakarta, INDONEWS.ID - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin mengingatkan Front Pembela Islam (FPI) tentang aturan yang berlaku di Indonesia mengenai organisasi kemasyarakatan (ormas). Ia menegaskan Indonesia adalah negara hukum berdasarkan undang-undang dan bukan hukum rimba.

"Ya, itu terserah dia. Dia mau hidup baik, ya, kalau tidak juga terserah, yang pasti negeri ini ada aturannya, bukan hukum rimba yang berlaku di sini. Ada sejumlah regulasi yang mengatur tentang ormas, perkumpulan, dan lain-lain," kata Ngabalin di Jakarta, Ahad, 22 Desember 2019.

Baca juga : Danpasmar 1 Mengikuti Acara Pelepasan Bantuan TNI AL Peduli Mamuju

Sebelumnya, Ketua Umum FPI Ahmad Sobri mengatakan bahwa pihaknya enggan memperpanjang SKT lantaran hal tersebut dianggap tidak bermanfaat.

Ngabalin mengatakan bahwa setiap ormas maupun perkumpulan yang ingin mendapatkan status legal di Indonesia harus patuh terhadap aturan yang berlaku, termasuk memperpanjang SKT.

Baca juga : KPK Tetapkan Priyadi Kardono, Eks Kepala BIG Jadi Tersangka Korupsi

Jika FPI tidak mengurus perpanjangan SKT tersebut, Ngabalin mengatakan bahwa status FPI sebagai ormas akan berubah.

"Nanti dilihat Kementerian Dalam Negeri, apakah dia akan menjadi perkumpulan, atau dia menjadi paguyuban, atau menjadi Alumni 212, atau kelompok pengajian, kan bisa saja menjadi itu," kata Ngabalin.

Baca juga : Pasmar 1 Terima Kunjungan Kerja Wakil Ketua DPD RI

Masa berlaku SKT untuk FPI memang sudah kadaluwarsa sejak Juni lalu. Menurut pakar hukum tata negara sikap FPI yang enggan memperpanjang hanya berakibat tidak mendapat dana dari pemerintah saja, tapi secara hukum tak mengusik keberadaan ormas FPI.*

Artikel Terkait
Danpasmar 1 Mengikuti Acara Pelepasan Bantuan TNI AL Peduli Mamuju
KPK Tetapkan Priyadi Kardono, Eks Kepala BIG Jadi Tersangka Korupsi
Pasmar 1 Terima Kunjungan Kerja Wakil Ketua DPD RI
Artikel Terkini
Danpasmar 1 Mengikuti Acara Pelepasan Bantuan TNI AL Peduli Mamuju
KPK Tetapkan Priyadi Kardono, Eks Kepala BIG Jadi Tersangka Korupsi
Pasmar 1 Terima Kunjungan Kerja Wakil Ketua DPD RI
Pemprov DKI Diminta Respon Cepat Rencana Pedagang Daging Mogok Jualan
Menyoal Bencana Banjir dan Tanah Longsor Awal Tahun 2021
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
faramir