INDONEWS.ID

  • Selasa, 31/12/2019 12:15 WIB
  • Hikmahanto: Kehadiran Fisik Negara di ZEE Natuna Sangat Penting

  • Oleh :
    • very
Hikmahanto: Kehadiran Fisik Negara di ZEE Natuna Sangat Penting
Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana. (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID -- Terkait berita adanya kapal Coast Guard Cina memasuki ZEE Indonesia di perairan Natuna sejauh ini pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sudah melakukan protes diplomatik ke Pemerintah Cina. Selain itu, pemerintah juga sudah memanggil Dubes Cina untuk Indonesia. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Kemlu itu sudah tepat?

Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana mengatakan perlu dipahami sebanyak-banyaknya protes diplomatik oleh Kemlu tidak akan berpengaruh pada aktifitas para nelayan dan Coast Guard Cina memasuki wilayah ZEE Indonesia di Natuna.

Baca juga : Pemerintah Sebut Pelayan Rumah Sakit Kunci Peningkatan Angka Sembuh Pasien Covid-19

Hal itu karena Cina menganggap ZEE Natuna tidak dianggap ada. Justru yang dianggap ada adalah wilayah penangkapan ikan tradisional nelayan Cina.

“Oleh karenanya Cina akan terus melindungi nelayan-nelayan Cina untuk melakukan penangkapan ikan yang diklaim Indonesia sebagai ZEE Natuna. Bahkan Coast Guard Cina akan mengusir dan menghalau nelayan-nelayan Indonesia yang melakukan penangkapan ikan,” ujarnya melalu siaran pers di Jakarta, Selasa (31/12).

Baca juga : Empat Tawaran Strategi Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia

Oleh karena itu, menurut Hikmahanto, yang dibutuhkan tidak sekedar protes diplomatik oleh pemerintah Indonesia, tetapi kehadiran secara fisik otoritas perikanan Indonesia di ZEE Indonesia. Mulai dari KKP, TNI AL dan Bakamla.

“Para nelayan Indonesia pun harus didorong oleh pemerintah untuk mengeksploitasi ZEE Natuna. Bahkan para nelayan Indonesia pun dalam menjalankan aktifitas harus diberi pengawalan oleh otoritas Indonesia. Pengawalan ini dilakukan karena mereka kerap mendapat halauan atau pengusiran dari Coast Guard Cina,” ujarnya.

Baca juga : DPD Minta Bulog Bantu Petani untuk Menjaga Ketahanan Pangan Nasional

Kehadiran secara fisik wajib dilakukan oleh pemerintah karena dalam konsep hukum internasional klaim atas suatu wilayah tidak cukup sebatas klaim diatas peta atau melakukan protes diplomatik tetapi harus ada penguasaan secara efektif (effecive control).

“Penguasaan efektif dalam bentuk kehadiran secara fisik ini penting mengingat dalam Perkara Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia melawan Malaysia, Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia atas dasar ini,” pungkasnya. (Very)

Artikel Terkait
Pemerintah Sebut Pelayan Rumah Sakit Kunci Peningkatan Angka Sembuh Pasien Covid-19
Empat Tawaran Strategi Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia
DPD Minta Bulog Bantu Petani untuk Menjaga Ketahanan Pangan Nasional
Artikel Terkini
Pemerintah Sebut Pelayan Rumah Sakit Kunci Peningkatan Angka Sembuh Pasien Covid-19
Empat Tawaran Strategi Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia
DPD Minta Bulog Bantu Petani untuk Menjaga Ketahanan Pangan Nasional
Kemendagri Desak Pemda untuk Mutakhirkan Data Ketahanan Pangan Daerah
Bamsoet: Jihad Lawan Narkoba Tidak Boleh Kendur Walau di Saat Pandemi
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
eowyn