Jakarta, INDONEWS.ID – Beberapa hari ini warga Jakarta dikepung banjir akibat curah hujan yang ektrem. Namun juga, banjir itu disebabkan oleh lambannya penanganan masalah banjir di Jakarta dan sekitarnya.
Ironisnya, yang terjadi yaitu muncul perbedaan pendapat di publik terkait cara penanganan banjir tersebut. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan misalnya menginginkan naturalisasi terhadap sungai, sedangkan Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menginginan normalisasi. Terlepas dari mana cara yang paling tepat untuk mengatasi banjir di DKI Jakarta, tidak elok kedua pemimpin itu berpolemik disaat warga dirundung duka.
“Perbedaan pendapat itu menurut saya menunjukkan bahwa keduanya, baik Anies maupun Menteri Basuki, bukan pemimpin yang proaktif, inisiatif, koordinatif dan komunikatif. Karena begitu ada banjir mereka berbeda pendapat. Seharusnya sebagai good leadership mereka harus menunjukkan sikap di atas. Jadi perbedaan pendapat itu menunjukkan mereka bukan good leadership,” ujar Direktur Eksekutif EmrusCorner, Emrus Sihombing kepada Indonews.id melalui sambungan telepon di Jakarta, Jumat (3/1/2020).
Seharusnya, kata Emrus, kedua pemimpin itu berpikir antisipatif karena banjir bukan sesuatu yang baru saja terjadi. Banjir sudah terjadi beratus-ratus tahun yang lalu karena itu mereka harus bisa melakukan koordinasi. Namun hal itu tidak dilakukannya, karena itu warga yang menjadi korban.
“Oleh karena itu, menurut pandangan saya kedua tokoh ini harus bertanggung jawab menyampaikan kepada publik. Misalnya Menteri PUPR bisa saja memecat dirjen yang menangani banjir dan Anies bisa memecat dinas yang menangani banjir. Lebih baik lagi jika keduanya mundur dari jabatannya,” ujar Dosen Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) ini.
Diketahui perbedaan pendapat inilah yang menjadi salah satu penyebab dari lambannya proyek pengendalian banjir di Jabodetabek. Bahkan hal itu terjadi sejak tahun 2017.
“Kita lihat penanganan banjir khususnya Anies, bukankah dia telah mengatakan bahwa akan melakukan normalisasi? Dan Anies telah mengatakan bahwa DKI Jakarta akan bebas banjir pada akhir 2019 atau awal 2020. Bahkan Anies mengatakan itu di media sosialnya bahkan di media mainstream. Namun apa yang terjadi? Awal tahun 2020 banjir melanda Jakarta. Karena itu, dia harus bertanggung jawab,” ujarnya.
Terkait wacana sejumlah warga yang hendak melakukan class action menurut Emrus, hal itu merupakan hak warga. “Itu hak mereka (warga). Dan bila dilakukan oleh politisi maka class action itu cenderung politis. Tapi menurut saya, yang penting itu Anies harus introspeksi dan mengakuinya kepada publik (bahwa dia belum melakukan penanganan banjir secara massif). Dia harus muncul ke publik, berpidato dan mengaku apa yang belum dia lakukan,” pungkasnya. (Very)