Opini, INDONEWS.ID - Sahabat, berikut adalah beberapa fakta dan data terkait banjir dan langkah-langkah penanganannya. Bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, tetapi membahas sebab-sebab banjir dan mencari solusi yang “realistis”:
Pertama. Cuaca ekstrim sebenarnya sudah diperingatkan oleh BMKG sejak awal Desember. Tapi tampaknya pemerintah daerah tidak mengantisipasinya, sehingga seolah-olah mendadak, padahal tidak.
Kedua. Peta rawan banjir sudah ada di BNPBD, namun tidak disebarluaskan secara aktif dan intensif, dan karena pemda kurang mengantisipasi, warga pun tidak mengantisipasi.
Ketiga. Cuaca ekstrim seperti ini adalah dampak dari perubahan iklim. Misalnya curah hujan Jakarta 377 mm, itu paling tinggi dari curah hujan yg pernah terjadi, namun magnitude dari dampak tergantung dari pengelolaan saluran-saluran air dan sungai oleh pemda yang ada di peta rawan banjir.
Contoh untuk Jakarta, banjir hari pertama belum merupakan kiriman dari Bogor tapi merupakan curah hujan yg tinggi di Jakarta. Air meluap dari got-got yang tersumbat. Antisipasinya harus datang dari pemda, untuk membuat saluran air yang cukup besar sesuai debit air yg mengalir, dan pembersihan dilakukan sebelum musim hujan mulai. Tampaknya ini kendor tahun-tahun terakhir di Jakarta. Partisipasi masyarakat untuk menjaga saluran air di perumahan mereka perlu digalakkan.
Keempat. Kawasan-kawasan yang sudah 20-tahunan tidak kena banjir, sekarang banjir. Kawasan-kawasan yg sudah di normalisasi masih banjir. Karena normalisasi sungai terhenti 2 tahun.
Kelima. Pengendalian banjir itu harus menyeluruh seluruh Daerah Aliran Sungai (DAS). Perbaikan tutupan hutan di DAS mutlak dilakukan. Kawasan sepadan sungai harus bebas dari pemukiman (ini sudah ada UU nya, bahwa 50 m kiri kanan sungai harus bebas). Tapi sangat sedikit Pemkot dan Pemda yg berani melakukan ini.
Salah satu yg berhasil adalah kab Siak di Riau. Bupatinya sekarang jadi Gubernur Riau. Kota Siak itu sepanjang sungainya bersih dari perumahan dan sudah ditanami pepohonan. Ini perlu dicontoh oleh pemda-pemda lain.
Keenam. Namun untuk Jakarta dan 13 sungainya, upaya restorasi sungai sangat sulit, yang bisa dilakukan adalah mitigasi. Sistem harus siap untuk mengantisipasi ini. Contohnya, permukaan tanah Jakarta sudah lebih rendah dari permukaan air lautnya, sehingga air tidak gampang mengalir ke laut. Sistemnya antara lain sebagai berikut.
a. Membuat tampungan-tampungan air di Jakarta. Waduk Pluit, Waduk Sunter, waduk-waduk seperti harus dibangun. Karena aslinya Pulo Mas, Kelapa Gading dan Sunter itu adalah daerah rawa-rawa, yang seperti spons, mampu menampung air sebanyak-banyaknya. Sehingga kemampuan menampung kawasan-kawasan itu harus dibangun kembali melalui pembuatan dan pendalaman waduk. Ada 13 sungai yang mengalir ke Jkt.
b. Awalnya, di kawasan Depok, Cibinong, Sentul itu adalah kawasan water recharge area, dulu ada 100-an lebih danau-danau atau telaga-telaga kecil dan rawa-rawa. Saat ini sudah 100 telaga hilang. Harus difikirkan kembali membuat kembali telaga-telaga itu.
c. Sungai-sungai di Jkt itu sudah menyempit, karena sudah diduduki pemukiman, liar ataupun legal. Normalisasi atau yg menurut Anies, naturalisasi, harus berani berhadapan dengan masyarakat yg bermukim di pinggir kali yg sudah menyebabkan penyempitan. Relokasi harus dilakukan, tidak ada cara lain.
Naturalisasi dalam konteks banjir adalah merestorasi meander-meander sungai, sungai aslinya berkelok-kelok, sekarang diluruskan. Meander-meander fungsinya menahan lajunya air sampai ke muara, karena harus berbok-belok. Kalau lurus maka laju air akan kencang sekali. Idealnya memang naturalisasi, tapi ya jangan berhenti di wacana tapi harus dibuat rencana aksinya.
Tapi itu realisasinya lama sekali. Naturalisasi atau normalisasi tetap mengharuskan pembebasan lahan di sepanjang sungai. Keberanian untuk merelokasi warga itu yang harus ada pada Gubernur. Ini yang tidak dipunyai Gubernur yang ada.
d. Untuk mengatasi terhambatnya aliran air yg mengalir ke laut, pernah ada rencana untuk membuat waduk di pantura Jakarta, di pinggir teluk Jakarta, seperti polder di Belanda. Laut dikeringkan dan dibendung sehingga 13 sungai (terutama Ciliwung), bisa tumpah ke bendungan dulu dan perlahan-lahan dialirkan ke laut, dengan sistem tertentu.
Rencana ini merupakan bagian dari 17 pulau yang rencananya mau dibangun di sekitarnya (rencana reklamasi). Ini adalah rencana mitigasi yg mungkin dapat mengatasi masalah permukaan tanah Jkt yang sudah di bawah permukaan air laut. Tapi rencana ini terhenti sejak Gubernur berganti.
e. Menggalakkan kembali biopori, pembuatan lubang kecil penyerap air di halaman-halaman warga dan di kawasan-kawasan publik. Ini yg menurut Anies, air harus dimasukkan ke dalam tanah. Tapi lagi-lagi hanya sebatas wacana, tidak ada rencana aksinya.
f. Tata Ruang DKI Jakarta juga harus diperbaiki. Kemang, jaman Bang Ali setiap kavling minimum 2000m2, dan yg boleh dibangun hanya 30%. Sekarang itu sudah tidak diperhatikan lagi, Kemang sudah sama dengan kawasan lain. Awalnya dimulai dengan drainase sungai Kemang yang dijadikan driving range (pak Jan Darmadi kalau tidak salah).
Sejak itu, kawasan Pulo Raya dan sekitarnya selalu banjir. Banjir Kemang yg parah terjadi setelah Kemang Village dan apartemen di atas KemChicks, dan lain-lain disitu di bangun.
Tata ruang yg memperhatikan kawasan resapan air, sempadan sungai dan drainase harus diterapkan secara konsekwen. Saat ini tata ruang diubah sesuai dengan kepentingan bisnis. Jakarta tidak punya zoning.
g. By the way, seminggu lagi bulan purnama, itu adalah pasang tertinggi, pantura Jakarta akan terendam rob. Kalau rob dan curah hujan bersamaan, maka banjir akan lebih parah.
Pengendalian banjir di Jakarta merupakan kombinasi itu semua, sehingga merupakan sistem. Demikian sharing saya pagi ini, mudah-mudahan berguna.
Labuhan Bajo, 2 Januari 2020.
*)Emmy Hafild adalah Mantan Direktur WALHI