Jakarta, INDONEWS.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak menggeledah kantor DPP PDI Perjuangan (PDIP). Sebab, beredar isu bahwa KPK dihalangi petugas keamanan ketika berupaya menggeledah kantor partai politik tersebut.
Gagalnya penyelidik KPK ke kantor PDIP disebut-sebut lantaran tidak lengkapnya surat tugas dari petugas KPK. Namun, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli membantahnya.
"Surat tugasnya lengkap, tapi sekuriti (di PDIP) dia harus pamit ke atasannya. Ketika mau pamit ke atasannya (melalui) telepon itu tidak terangkat angkat oleh atasannya, karena lama mereka (petugas KPK) mau (mengunjungi) beberapa objek lagi, jadi ditinggalkan," kata Lili saat menggelar konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (9/1) malam.
"Jadi bukan gagal atau tidak dapat melakukan penggeledahan karena bukan tindakan penggeledahan," sambungnya.
Lili mengatakan tujuan penyelidik KPK saat itu untuk menyegel ruangan di kantor yang berada di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat tersebut.
Hal itu sekaligus meluruskan dugaan bahwa KPK tidak akan menggeledah ruangan di kantor tersebut mengingat harus melalui izin Dewan Pengawas.
"Itu memang karena bukan penggeledahan, tapi itu mau buat KPK Line, jadi untuk mengamankan ruangan," kata Lili.
Dalam kasus ini KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina yang juga orang kepercayaan Wahyu, kader PDIP Harun Masiku, dan Saeful selaku swasta.
Penetapan tersangka menyusul operasi tangkap tangan KPK di Jakarta, Depok, dan Banyumas dengan mengamankan delapan orang pada Rabu dan Kamis 8 - 9 Januari 2020. (rnl)