Jakarta,INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnvian menekankan pentingnya rencana besar untuk memajukan sektor pertanian di seluruh wilayah Indonesia. Pasalnya, Indonesia memiliki berbagai macam potensi pertanian yang dapat dioptimalkan untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
"Indonesia saat ini sedang berupaya keras melakukan transformasi ekonomi dari ekonomi berbasis ekstraksi sumber daya alam ke sektor berbasis jasa, industri manufaktur dan teknologi informasi. Dalam transformasi besar di atas, sektor pertanian tidak ditinggalkan. Memang, tak bisa tinggal di belakang di banding sektor jasa modern dan lainnya," kata Tito saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian tahun 2020 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (27/01/2020) kemarin.
Mantan Kapolri ini menjelaskan, sektor pertanian masih merupakan domain utama penciptaan lapangan kerja di Indoenesia . Bahkan sektor pertanian sangat strategis karena menyangkut suplai kecukupan bahan pangan pokok seperti beras dan pangan.
"Negara agraris tidak selalu identik sebagai negara tertinggal. Ini harus diyakini. Contohnya banyak seperti New Zealand. Meski negara ini sudah maju di dalam ekonomi jasa, namun sektor agraris mereka justru penopang utama GDP mereka. Saya pernah tinggal dan studi di New Zealand dan saya saksikan sendiri bahwa kemajuan sektor pertanian dan peternakan mereka beriringan dengan sektor manufaktur disana. Adipsi teknologi, sistem pembibitan dan distribusi sektor pertanian disana sangat terintegrasi maju. Ini berkat adanya grand disain transformasi ekonomi yang memberi nilai tambah secara progresif ke petani dan sektor pertanian," jelasnya.
Kemendagri sendiri, kata Tito, siap mendukung langkah Menteri Pertanian untuk mengelola pertanian dari sektor bawah. Stategi ini penting sehingga petani Indonesia benar-benar mendapatkan pendampingan yang sangat serius.
"Saya sangat mendukung Mentan bila berkeinginan untuk menghela sektor pertanian dari bawah agar swasembada beras, bawang, jagung dan sebagainya. Selaku Mendagri saya siap isntruksikan inspektorat untuk menyisir perencanaan mulai dri bawah hingga ke tingkat atas yang berhubungan dengan pemajuan sektor pertanian ini," tandasnya.
Meski demikian, kebijakan tersebut perlu diharmonisasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
"Namun juga harus diperhatikan agar ada sinkronisasi, bukan hanya antar Pusat- Daerah. Tapi utamanya juga di pusat sendiri. Sinkronisasi antar kementerian dan lembaga, seperti Mentan- Mendag- Bulog. Agar benar benar berorientasi menjaga produksi dan jalur distribusi guna menjaga suply-deman pasar demi kepentingan bangsa dan utamanya petani," tutupnya.*