Oleh: Rudi S Kamri*)
INDONEWS.ID -- Beberapa hari terakhir jagad raya kita dihebohkan pernyataan Menteri Agama (Menag) Fahrul Razi terkait wacana pemulangan ex 600 WNI yang telah tergabung dalam ISIS. Apa yang disampaikan Menag merupakan narasi dari Pejabat Negara yang sangat tidak bijaksana dan membuat publik emosi.
Kalau kita kunyah mentah-mentah pernyataan Menag tersebut pasti membuat kepala kita panas berasap. Serta merta kita akan marah melihat narasi yang dibangun oleh pembantu Presiden yang terkesan cari masalah dan seperti kurang kerjaan plus hanya cari sensasi semata. Namun setelah kita telusuri lebih jauh ternyata pernyataan awal wacana pemulangan ex WNI yang telah tergabung dalam ISIS tersebut disuarakan oleh salah seorang Deputi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam suatu seminar. Bukan oleh Menag Fahrul Razi.
Kesalahan fatal yang dilakukan oleh Fahrul Razi adalah MENGAMPLIFIKASI pernyataan Deputi BNPT tersebut berulang-ulang di setiap kesempatan tanpa penjelasan yang memadai. Terakhir disampaikan Fahrul Razi pada saat deklarasi Ormas Pejuang Bravo Lima (PBL) di Ancol Sabtu (01/02/2020). Suatu kesalahan fatal dari seorang Pejabat Negara yang tidak perlu dilakukan. Disamping suatu isu yang sangat sensitif juga sebenarnya masalah pemulangan ex WNI ISIS bukan urusan Menag tapi urusan Menkopolhukam, Menkumham, Menlu, BNPT, Mendagri dan Polri.
Untuk meluruskan pernyataan blunder Menag, Menkopolhukam dan BNPT dalam pernyataan terakhir mengatakan pemulangan ex WNI kombatan ISIS masih merupakan wacana dan akan dikaji lebih dalam dengan mempertimbangkan banyak hal. Dan kalau nanti Pemerintah benar-benar melakukan hal ini, saya akan berdiri paling depan untuk menolak dan menentang. Bagi saya apabila ada sekelompok orang ex WNI yang sudah membakar paspornya, menjadi teroris, berperang untuk angkatan perang negara atau kelompok lain dan telah dengan sadar melakukan kejahatan kemanusiaan di belahan negara manapun, mereka tidak lagi layak untuk diampuni atau difasilitasi masuk kembali menjadi WNI. Energi bangsa ini lebih baik diarahkan untuk rakyat yang loyal menjadi WNI yang baik.
Saya berharap ke depan para pejabat negara di Pemerintahan Presiden Jokowi untuk tidak lagi membahas wacana kepulangan ex WNI kombatan ISIS dengan pertimbangan apapun. Karena menurut hemat saya selama ini program deradikalisasi BNPT juga tidak membawa hasil seperti yang kita harapkan. Jangan lagi negeri ini dibebani oleh masalah yang tidak perlu. Pada saat seorang warga negara telah dengan sadar meninggalkan kewarganegaraannya untuk melakukan tindakan kejahatan kemanusiaan seharusnya pintu ditutup bagi mereka. Ini adalah konsekuensi logis dari apa yang mereka lakukan.
Kembali ke urusan Menag Fahrul Razi. Secara jujur harus saya akui, dia memang tidak layak dan pantas menjadi pejabat negara. Terlalu banyak blunder yang tidak perlu yang dia lakukan. Di sisi lain masalah intoleransi yang banyak terjadi justru tidak disentuh, dia malah mengurus hal-hal yang tidak dalam kewenangan portofolionya. Akhirnya dengan sangat menyesal harus saya katakan, keberadaan Fahrul Razi di jajaran kabinet Indonesia Maju apalagi mengurus bidang yang sangat sensitif (agama) telah menjadi beban bagi Presiden Joko Widodo. Pimpinan puncak Bravo Lima yang menjadi tempat asal Fahrul Razi seharusnya menariknya dan membiarkan dia menjadi Ketua ormas PBL saja. Suatu pengabdian yang tidak kalah terhormat dibanding jadi menteri.
Menyimak kasus blunder Fahrul Razi, saya melihat betapa pentingnya kemampuan komunikasi publik dari pejabat negara. Kesalahan atau silap lidah dari pejabat negara akan berdampak kegaduhan yang tidak perlu. Selayaknya para menteri yang diangkat Presiden harus didampingi ahli komunikasi publik, bukan malah menarik teman dekatnya yang tidak punya kapabilitas yang memadai untuk menjadi staf khusus atau staf ahli. Mereka tidak akan memberikan nilai tambah buat sang menteri malahan berpotensi menjadi benalu.
Blunder komunikasi publik yang dilakukan oleh Menag Fahrul Razi adalah contoh nyata bagaimana pentingnya kejelian seorang Presiden dalam memilih para pembantunya. Kegaduhan yang disebabkan oleh narasi mereka telah membuat energi bangsa ini terkuras untuk membahas sesuatu yang tidak perlu. Di sisi lain para pejabat negara yang merasa tidak mampu bekerja sesuai dengan visi dan misi Presiden sebaiknya juga tahu diri dan segera mengundurkan diri. Jauh lebih terhormat mereka undur diri dengan kesadaran sendiri daripada harus dimundurkan oleh Presiden.
Kita menunggu konsistensi Presiden Jokowi yang katanya di periode kedua ini tidak ada beban. Selama Presiden Jokowi tidak melakukan tindakan apapun untuk mengkoreksi kesalahan pembantunya seperti Fahrul Razi, saya merasa konsistensi Presiden perlu dipertanyakan.
Salam SATU Indonesia
*) Penulis adalah pegiat sosial media, tinggal di Jakarta