Jakarta, INDONEWS.ID - Kemendagri mengundang secara khusus perwakilan dari sembilan universitas dalam rangka evaluasi efektivitas sistem Pilkada langsung di Indonesia.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pertemuan dengan pihak universitas tersebut merupakan inisiatifnya.
"Sejak 2004 hingga 2018, di samping menghasilkan aspek positif, Pilkada langsung juga menyimpan berbagai ekses sebaliknya, di antaranya konflik sosial berbasis identitas, keterbelahan masyarakat dalam dua kubu yang bertentangan yang memicu kerawanan sosial serta high cost atau berbiaya sangat tinggi," kata Mendagri di Jakarta, Jumat (7/2/2020).
Terkait soal biaya tinggi Pilkada secara langsung menurut dia, telah berpengaruh pada kualitas tata kelola kepemimpinan di daerah.
Menurut Tito, jika ekses negatif Pilkada ini dibiarkan terus-menerus, maka akan timbul benih-benih konflik sosial di masyarakat.
"Oleh karena itu, memang sudah sepatutnya perlu diadakan evaluasi terhadap efektivitas dari sistem Pilkada langsung. Namun, kami ingin evaluasi itu dilakukan secara akademis oleh pihak independen eksternal, yakni universitas," kata Tito seperti dikutip Antara.
Menurut Tito, jika ekses negatif Pilkada ini dibiarkan terus-menerus, alam demokrasi di Indonesia dan akan timbul benih-benih konflik sosial di masyarakat.
"Oleh karena itu, memang sudah sepatutnya perlu diadakan evaluasi terhadap efektivitas dari sistem Pilkada langsung. Namun, kami ingin evaluasi itu dilakukan secara akademis oleh pihak independen eksternal, yakni universitas," kata Tito dengan lugas.
Sebagai informasi, dalam diskusi ini hadir perwakilan dari 9 universitas ternama di Tanah Air, antara lain Universitas Indonesia (UI), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Andalas, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Padjadjaran, Universitas Lambung Mangkurat, dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. (rnl)