Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akhirnya buka suara terkait isu adanya pergantian menteri atau reshuffle dalam Kabinet Indonesia Maju.
Mahfud mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejauh ini sama sekali tidak pernah membicarakan terkait reshuffle.
Sebagai salah satu menteri dalam Kabinet Indonesia Maju, Mahfud menekankan kalau ia tidak mendengar ada informasi soal reshuffle di lingkungan menteri. Apalagi ia menyebut Jokowi juga tidak pernah mendengungkan isu-isu reshuffle.
"Reshuffle saya tidak dengar dan tidak ingin dengar, untuk apa? Sejauh yang saya tahu, Presiden tidak pernah bicara reshuffle, tidak pernah memberikan isyarat-isyarat reshuffle," kata Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020).
Menurut Mahfud, bongkar pasang menteri merupakan hak prerogatif presiden. Terlepas dari itu, dia tidak menangkap adanya tanda-tanda Jokowi bakal melakukan reshuffle menteri.
"Tanda-tandanya juga enggak ada. Itu, kan, hanya dari hasil survei. Boleh saja orang berspekulasi. Kalau dari presiden sendiri isyarat-isyarat itu enggak ada," bebernya.
Terkait hasil survei yang menunjukkan adanya sejumlah menteri dengan tingkat kepuasan kinerja rendah, Mahfud menuturkan hal tersebut tidak mengganggu kinerja para menteri.
Mahfud juga menyebut hasil survei tidak penting. "Mau (peringkat) 10, 23, 30, enggak penting. Tapi itu bagus juga biar masyarakat tahu," ujarnya.
Sebelumnya, isu reshuffle kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Joko Widodo-Ma`ruf Amin mencuat bersamaan dengan publikasi hasil survei kepuasan publik atas kinerja para menteri yang dilakukan Indo Barometer belum lama ini.
Berdasarkan survei Indo Barometer, disebutkan menteri dengan kinerja terbaik adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan tingkat kepuasan mencapai 26,8%. Menteri yang kinerjanya dinilai bagus di urutan berikutnya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani (13,9%), Menteri BUMN Erick Thohir (12,6%), Menkopolhukam Mahfud MD (7,3%), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (5,2%), dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (1,8%). (rnl)