Jakarta, INDONEWS.ID -- Banjir di wilayah Jabodetabek dan sekitar tampaknya merupakan permasalah rutin setiap tahun. Kepala BNPB Doni Monardo menyikapi kondisi ini dengan mengajak multipihak berdiskusi untuk mencari solusi permanen penanganan banjir.
“Melalui FGD (forum group discussion), kita mengharapkan masukan dari tiga provinsi serta para pakar sehingga kita dapat menghasilkan solusi ke depan dalam mengelola ekositem dan mengurangi dampak bencana,” ujar Doni pada kegiatan yang dihadiri oleh Menteri PMK Muhadjir di Graha BNPB, pada Senin (2/3). Doni menegaskan bahwa permasalahan banjir tidak dapat diselesaikan secara sektoral tetapi dengan kolaborasi.
“Kita perlu menyusun program terintegrasi baik dari hulu, tengah hingga hilir,” kata Doni seperti dikutip dari siaran pers Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB, Agus Wibowo.
Tidak dipungkiri bahwa permasalahan yang dihadapi sangat kompleks, seperti tata guna lahan untuk pertanian, perkebungan, urbanisasi atau kegiatan merusak hutan secara destruktif, penambangan atau pun penebangan ilegal.
Doni mencontohkan kondisi di bagian hulu yang terjadi adanya alih fungsi lahan. Penanaman semusim bisa berdampak pada ekosistem di wilayah itu. Doni mencontohkan seperti banyaknya ditemui green house di wilayah Sarongge puncak Cipanas.
Ia menambahkan bahwa penyelesaian pada bagian hilir saja tanpa melihat kondisi hulu hanya akan menghabiskan energi yang sangat besar.
Sehubungan dengan penanganan banjir di wilayah Provinsi Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil menyampaikan ada beberapa tantangan yang harus diselesaikan secara bersama, seperti terkait penyelarasan regulasi antar wilayah administrasi yang berbeda terkait penanganan daerah aliran sungai atau rekayasa sipil.
Ridwan menyampaikan pihaknya telah berupaya untuk terus mengurangi potensi bahaya banjir dengan berbagai kegiatan. Pemerintah Provinsi telah menyiapkan lahan seluas 12.000 hektar yang akan dihutankan pada tahun ini sehingga kawasan itu akan dapat menjadi tangkapan air hujan dan mampu mencegah banjir dan longsor. Namun Ridwan menekankan juga pentingnya nilai ekonomi dari lahan yang akan dihutankan tersebut.
Selain itu, Gubernur menginovasi gerakan penanaman 50 juta pohon. “Penanaman ini melibatkan masyarakat, mereka yang Bahagia akan menanam pohon. Mereka yang mau menikah, yang naik pangkat, atau mendapatkan IMB,” kata Ridwan.
Sementar itu, erosi di bagian hulu daerah aliran sungai (DAS) sangat besar. Total erosi bagian hulu di tiga sungai besar, yaitu Sungai Ciliwung, Cisadane dan Bekasi mencapai 83 ribu hektar. Di sisi lain, melihat bencana pada awal tahun, area terdampak berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Lokasi banjir berdekatan dengan bagian hilir dari delapan daerah aliran sungai (DAS) yaitu Sungai Angke Pesanggrahan, Krukut, Ciliwung, Sunter, Buaran, Cakung, Bekasi dan Cisadane. Banjir saat itu dipicu salah satunya faktor cuaca ekstrem yang terjadi sejak 31 Desember 2019.
Perwakilan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) KemenPUPR menyampaikan bahwa saat ini masih berlangsung pengendalian banjir Jakarta. Pengendalian salah satunya dilakukan di bagian hulu dengan pembangunan bendungan Ciawi dan bendungan Sukamahi di wilayah Kabupaten Bogor. Bendungan Ciawi ini berdaya tampung 6,05 juta meter kubik, sedangkan Sukamahi 1,68 juta meter kubik. Tantangan dalam pengendalian banjir salah satunya terkait pembebasan lahan untuk keperluan sudetan Sungai Ciliwung.
Pada kejadian banjir 25 Februari 2020 lalu, Direktorat Jenderal SDA KemenPUPR mengkaji lokasi banjir Jabodetabek pada 76 titik, dimana 46 titik berada di wilayah DKI Jakarta. Penyebab banjir waktu itu disebabkan faktor sistem drainase di 30 titik (65 persen) dan sistem sungai 16 titik (35 persen). Hal senada juga dikaji oleh Kementerian LHK yang mencatat penyebab banjir Jakarta, salah satunya sistem drainase yang tidak mampu mengantisipasi kenaikan volume air yang ekstrem.
Satu faktor lain yang disebutkan yaitu permasalahan budaya membuang dan mengelola sampah yang buruk. Hal ini sebetulnya dapat dilakukan warga secara mandiri dalam pencegahan bahaya banjir di wilayah Jakarta.
FGD penanganan banjir di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dihadiri Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta, bupati dan walikota di wilayah terdampak banjir, seperti Kota dan Kabupaten Bogor dan Tangerang Selatan, kementerian/lembaga, TNI, Polri, lembaga usaha dan para pakar. (Very)