Jakarta, INDONEWS.ID - Kehebohan virus corona seolah menjadi benteng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk berjaga dan bersembunyi di balik belum ditemukannnya Harun Masiku.
Dua bulan berlalu begitu saja. Publik patut menduga bahwa KPK memang sengaja menyembunyikan Harun Masiku sebagai "pemegang kunci" terhadap kasus-kasus besar yang selama ini jauh dari pengamatan publik.
Tidak berlebihan jika kinerja KPK disebut telah melawan alur logika normal. Salah satu eks pimpinan KPK yang memberikan keraguan akut terhadap kinerja lembaga anti rasuah ini adalah Laode M Syarif.
Laode M Syarif meminta KPK segera menangkap tersangka kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku dan tiga buronan lainnya guna mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga anti rasuah tersebut.
"Jadi salah satunya kalau makin efektif kerja KPK, itu makin dipercaya oleh masyarakat, salah satunya dengan menangkap empat orang itu," ujar Laode Syarif di Jakarta, Rabu.
Selain Harun Masiku, terdapat tiga tersangka lain yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak Firli Bahuri menjabat sebagai Ketua KPK, yakni mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (NHD) dan Rezky Herbiyono (RHE), swasta atau menantunya, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto (HS).
Menurut Laode, KPK harus bisa membuktikan bahwa penindakan korupsi yang dilakukan tidak pandang bulu. KPK, kata dia, harus serius dalam upaya pengungkapan kasus-kasus rasuah.
"Harus dilakukan penindakan yang makin serius, pelakunya makin harus diseriusi," kata Laode.
Laode kemudian menyinggung mengenai buronan kasus korupsi lain yang berhasil ditangkap oleh KPK pada periode kepemimpinan sebelumnya, seperti Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang ditangkap di Kolombia, dan tersangka kasus suap cek pelawat pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia pada tahun 2011 Nunun Nurbaeti yang ditangkap di Thailand.
"Dengan kerja sama yang baik kita bisa tangkap," kata Laode.
Sebelumnya, hasil survei Indo Barometer menunjukkan bahwa institusi TNI menjadi lembaga negara yang memiliki tingkat kepercayaan publik paling tinggi yaitu dengan persentase 94 persen, sementara KPK berada di peringkat keempat dengan 81,8 persen.*(Rikardo).