Jakarta, INDONEWS.ID - Badan Intelijen Negara (BIN) mengungkap alasan kenapa Presiden Joko Widodo tidak mengungkap semua informasi ke publik.
BIN memastikan, Presiden Jokowi bukanya tidak mau transparan. Namun, langkah dilakukan untuk meredam kegaduhan yang berpotensi terjadi bila semua info disampaikan ke publik.
"Kalau Presiden terkadang ada info yang tidak semua dibuka ke publik adalah wajar," kata kata Direktur Komunikasi dan Informasi Wawan Purwanto kepada media, Jumat (14/3/2020) lalu.
Sebab tak ingin gaduh, tapi terus bergerak berupaya menanggulanginya. Tapi semua terukur," ujarnya.
Terkait soal masyarakat yang panik karena virus corona, BIN menganggap itu terjadi lantaran pemberitaan yang dilakukan saat wabah COVID-19 merebak di China.
"Hanya saja pemberitaan di China yang heboh membuat rakyat ikut tersentak. Tapi nanti juga biasa lagi. Dulu waktu ada flu burung heboh juga, tapi kemudian biasa lagi," ucap BIN.
"Masyarakat kita sebetulnya sudah terbiasa hadapi masalah serangan virus seperti Flu burung, SARS maupun MERS, hanya namanya berbeda, jadi tidak kaget," pungkas BIN.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah tak semuanya membuka informasi ke publik, sehingga ada informasi yang bisa disampaikan ke publik, dan sebaliknya.
"Memang ada yang kita sampaikan dan ada yang kita tidak sampaikan. Karena kita tidak ingin menimbulkan keresahan kepanikan di tengah masyarakat," kata Jokowi di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Jumat (13/3/2020) lalu.
Namun, Jokowi menegaskan pemerintah berusaha keras dan serius menangani dan mengatasi virus corona (COVID-19). Virus ini sudah melanda banyak negara, per hari ini, Jumat, sudah ada 117 negara terkena virus corona.
"Kita juga tahu bahwa virus ini juga memiliki kecepatan yang sangat cepat dalam penyebarannya. Tindakan pencegahan dan mitigasi harus kita lakukan secara bersamaan. Pemerintah telah dan akan terus melakukan kontak tracking atau pelacakan," katanya.
Untuk diketahui, hingga Jumat (13/3) pemerintah telah mengumumkan 69 kasus positif corona di Indonesia. Namun, banyak masyarakat yang menilai, informasi yang diberikan oleh pemerintah kurang transparan.
Di akun Twitter resmi Kemenkes RI misalnya. Banyak masyarakat yang mendesak pemerintah untuk membocorkan daerah mana saja yang sudah ditemukan kasus positif corona.
Menurut netizen, informasi tersebut tidak untuk mengorek-korek identitas pasien yang sudah terlebih dulu divonis positif corona. Namun, dengan mengetahui daerah mana saja yang sudah ditemukan kasus corona, masyarakat bisa lebih waspada dan dengan sukarela memeriksakan diri jika ada gejala corona atau baru pulang dari luar negeri.
Ada berbagai aspek yang dinilai belum transparan penyebaran informasinya. Misalnya soal riwayat perjalanan dan lokasi mana saja yang pernah didatangi para pasien yang sudah dinyatakan positif corona, termasuk negara yang mereka kunjungi sebelum tiba di Indonesia.
Pada Kasus 01, Presiden Jokowi mengumumkan jika pasien merupakan warga Depok yang tertular dari WN Jepang yang tinggal di Malaysia saat menghadiri acara dansa di Jakarta.
Sayangnya, output yang diterima publik justru identitas pribadi pasien. Kasus 01 dan ibunya, Kasus 02, bahkan sempat tertekan karena lokasi rumahnya sempat dibocorkan. Bahkan, nama mereka tersebar di media sosial.
Sejak saat itu, Kemenkes menutup rapat informasi lokasi yang pernah didatangi para pasien. Menurut Jokowi, hal ini dilakukan agar masyarakat tidak panik dan resah selama negara membereskan masalah corona. (rnl)