INDONEWS.ID

  • Kamis, 19/03/2020 18:01 WIB
  • Dinilai Picu Kelaparan Massal, Ekonom Minta Pemerintah Jangan Tergesa-gesa Lakukan "Lockdown"

  • Oleh :
    • Rikard Djegadut
Dinilai Picu Kelaparan Massal, Ekonom Minta Pemerintah Jangan Tergesa-gesa Lakukan "Lockdown"
Suasana Kuala Lumpur jelang lockdown (Foto: ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Peneliti Indef Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah jangan buru-buru melakukan lockdown alias isolasi wilayah. Pasalnya, lockdown bisa saja memicu kelaparan.

Demikian dikatakan Bhima menyusul opsi lockdown ramai diperbincangkan seiring melonjaknya pasien positif virus corona di Indonesia. Terkahir, sebanyak 309 orang positif virus corona di Indonesia.

"Bukan hanya kita menghadapi wabah corona, tapi juga wabah kelaparan massal apabila lockdown tidak disiapkan matang," ungkap Bhima kepada seperti dikutip detikcom, Kamis (19/3/2020).

Bahkan di Wuhan, Ia mengatakan, China pun banyak orang yang tersiksa karena lockdown. Banyak pekerja yang putus asa dan akhirnya keluar rumah untuk mencari makanan karena takut anaknya kelaparan, sementara pasokan pangan sudah menipis.

"Belajar dari kasus lockdown di Wuhan, banyak pekerja yang nyaris putus asa dan akhirnya memberanikan diri keluar rumah karena khawatir anaknya kelaparan," tutur Bhima.

Bagi orang Wuhan, tutur Bhima, mereka tak takut lagi corona. Mereka lebih khawatir kelaparan dan tak bisa bayar utang di tengah lockdown.

"Mereka tidak takut corona, mereka takut kelaparan dan tidak bisa bayar utang," pungkas Bhima.

Untuk itu, Bhima menyarankan, daripada lockdown, menurutnya banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah. Misalnya mulai dari mendorong kebijakan social distancing, hingga melacak penyebaran virus dengan teknologi Artificial Intelligence (AI).

"Masih banyak alternatif yang bisa dilakukan pemerintah meniru Korsel, Jepang atau Singapura. Misalnya mendorong social distancing, tracing suspect dengan teknologi AI," kata Bhima.

Pemerintah juga harus segera menyiapkan pembangunan rumah sakit darurat. Lalu stok farmasi dan obat-obatan harus dijaga.

"Pemerintah juga harus membangun banyak RS darurat yang baru, serta menjaga stok farmasi dan obat-obatan tetap stabil," jelas Bhima.*(Rikardo).

Artikel Terkait
Artikel Terkini
Strategi Implementasi "Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila", Menyemai Nilai Kebangsaan di Tengah Tantangan Zaman
Satgas Yonif 742/SWY Perkenalkan Ecobrick Kepada Para Murid Di Perbatasan RI- RDTL
The International Awards 2024, Pj Bupati Maybrat Dapat Penghargaan dari Seven Media Asia
Pj Sekretaris Daerah kabupaten Maybrat Turut Kunjungi Kampung Ayata dan Aisa
Gunungapi Ibu AWAS, Desa Sangaji Nyeku Diminta Dikosongkan
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas