Jakarta, INDONEWS.ID - Asosiasi masyarakat sipil yang menamakan diri Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) menolak rencana penyelenggaraan rapid test Covid-19 bagi anggota DPR RI dan keluarganya.
Dalam keterangan Persnya, mereka memandang kebijakan tersebut seolah mengistimewakan anggota dewan ketimbang mengutamakan kepentingan bersama serta lalai memberikan kepedulian pada masyarakat kecil yang sangat membutuhkannya.
"Sebab, di tengah situasi serba minim yang kita hadapi, baik karena lambannya gerak pemerintah dalam proses penanganan corona, termasuk kelangkaan alat medis bahkan untuk petugas medis sendiri, anggota DPR beserta keluarga justru ingin disitimewakan. Pengistimewaan ini menambah luka warga masyarakat kita," tegas pernyataan itu, seperti diterima INDONEWS.ID Selasa (24/3).
GIAD menilai masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang berada di zona merah COVID-19, belum terlayani dengan semestinya. Untuk itu, kebijakan rapid test ini harus memprioritaskan mereka yang berada di zona merah itu dan memiliki gejala corona.
"Belum lagi hampir semua yang masuk dalam rombongan anggota DPR ini tidak sedang mengalami gejala terjangkit virus corona. Mereka hanya dikejar oleh rasa takut yang keterlaluan, kalau-kalau virus mematikan itu sudah menjangkiti dirinya. Padahal jelas-jelas rapid test ini diprioritaskan bagi warga yang sudah menyandang status ODP dan PDP," jelas
Maka dari itu, dalam salinan yang diterima media ini, Gerakan untuk Indonesia yang Adil dan Demokratis (GIAD) menyatakan sikap sebagai berikut.
Pertama, menolak pelaksanaan rapid test bagi anggota DPR beserta keluarganya. Jika ada anggota DPR yang mengalami gejala terpapar Virus Corona, maka sebaiknya berinisiatif sesuai dengan petunjuk protokol penanganan Covid-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintah yakni dengan menjangkau pusat pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah.
Kedua, saat ini, berbagai elemen masyarakat tengah membangun semangat solidaritas untuk mengatasi pandemi Corona di antaranya dengan melakukan penggalangan dana demi bisa membantu tenaga medis dalam mendapatkan APD yang memang masih jauh dari yang dibutuhkan.
"Banyaknya tenaga medis kita yang ikut terpapar virus ini membuktikan hal itu. Maka entah bagaimana cara berpikir anggota DPR tiba-tiba mendapatkan fasilitas rapid test di saat banyak kebutuhan mendasar baik untuk petugas medis maupun masyarakat umum belum terpenuhi,"
Ketiga, rapid test sebaiknya diprioritaskan bagi yang memang terindikasi mempunyai gejala terpapar Corona. Bukan saja karena hal ini bisa menghemat keuangan negara atau dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, juga karena secara umum, rapid test di Indonesia hanya ditujukan bagi mereka yang memiliki gejala awal Covid-19.
Maka, rapid test untuk seluruh anggota DPR beserta keluarganya merupakan langkah yang berlebihan dan menambah beban luka masyarakat.
Keempat, meminta DPR untuk konsisten mengikuti himbauan Pemerintah untuk menerapkan social distancing dalam menjalankan tugas demi mencegah terus meluasnya wabah Corona.
Penerapan social distancing bisa dilakukan dengan mengerjakan tugas dan fungsi parlemen dari rumah masing-masing. Kebijakan DPR saat ini dengan memperpanjang masa reses bukan kebijakan yang baik untuk mencegah penyebaran virus corona. Reses bukan liburan di dapil.
Karena itu reses bertentangan dengan semangat social distancing karena anggota diminta untuk bertemu dan berkumpul dengan konstituen di Dapil sambil menyerap aspirasi.
Sementara dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona, kita semua diminta untuk tinggal di rumah, jauhi keramaian dan jaga jarak jika bertemu. Kami berharap DPR memberikan peran yang nyata dalam pencegahan dan penanganan pandemi Corona ini.
Gerakan ini diinisasi oleh beberapa pegiat aktivis seperti Arif Susanto, Jeirry Sumampow, Badi`ul Hadi, Kaka Suminta, Alwan Riantobi, Yusfitriadi, Ray Rangkuti dan Lucius Karus. Mereka menuntut rapid test mesti mendahulukan rakyat.