INDONEWS.ID

  • Selasa, 14/04/2020 11:30 WIB
  • Politisi Demokrat Kecam Intervensi Orang Dekat Istana dalam Penanganan Pandemi Covid-19

  • Oleh :
    • very
Politisi Demokrat Kecam Intervensi Orang Dekat Istana dalam Penanganan Pandemi Covid-19
Wakil Sekretaris Dewan Kehormatan DPP Konggres Advokat Indonesia (KAI) Dr (C) MM. Ardy Mbalembout, SH, MH, CLA. (Foto: Ist)

 

Jakarta, INDONEWS.ID – Sekretaris Divisi Advokasi DPP Partai Demokrat, Ardy Mbalembout mengecam keras surat dari Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra, kepada para camat di Indonesia. Surat berkepala surat “Sekretariat Kabinet” itu bertujuan agar camat seluruh Indonesia mendukung relawan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) menanggulangi Covid-19.

Baca juga : KPK: Pembebastugasan 75 Pegawai Tidak Ganggu Kinerja

“Kami mengecam keras surat tersebut yang dinilai sebagai sebuah intervensi orang dekat Istana dalam penanganan pandemi Covid-19,” ujar Ardy kepada Indonews.id, di Jakarta, Selasa (14/4).

Ardy yang juga Wakil Sekretaris Dewan Kehormatan DPP Konggres Advokat Indonesia (KAI) itu mengatakan, dalam UU Pemerintahan Daerah yang bisa mensupervisi dan mengintervensi Camat, Lurah yaitu hanya Bupati/Wali Kota dan Gubernur serta Mendagri. Itu pun dilakukan secara berjenajang. Aturan tersebut, katanya, juga diatur dalam UU Otonomi Daerah.

Baca juga : Kerap Banjir, LaNyalla Desak Proyek KIT Batang Dievaluasi

Pendiri Law Firm Mbalembout & Partner’s itu mengatakan, tak ada aturan bahwa seorang Staf Khusus (Stafsus) men-direct aparatur di bawahnya. “Ini nama-nya abuse of power. Ada conflict of interest oknum yang memanfaatkan posisinya sebagai orang-nya Jokowi,” ujarnya.

Putra dari Nusa Tenggara Timur (NTT) ini mengatakan bahwa pemerintah sudah mengalokasikan anggaran banyak untuk memberantas pandemi Virus Corona.

Baca juga : Menperin: Satu Bulan Puasa Menempa Kita untuk Berdisiplin dan Jujur

“Kasian sekali anggaran APBN 500T lebih yang sedang dan akan digelontorkan dijadikan bancakan dan menambah pundi-pundi orang-orang ini,” sesalnya.

Seperti diketahui, beredar surat dari Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) Andi Taufan Garuda Putra, kepada para camat di seluruh Indonesia. Surat tersebut bertujuan agar camat seluruh Indonesia mendukung relawan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) menanggulangi Covid-19.

Dalam salinan surat tersebut, program bertajuk Kerja Sama Sebagai Relawan Desa Lawan Covid-19 itu akan dijalankan untuk area Jawa, Sulawesi dan Sumatra.

Andi Taufan Garuda Putra merupakan CEO PT Amartha. Andi Taufan tidak menjawab secara rinci dengan alasan sedang rapat, saat dikonfirmasi. Taufan menyebut timnya yang akan menjawab pertanyaan seputar kerja sama itu.

"Iya, benar. Surat tersebut bertujuan untuk mendukung program Desa Lawan Covid-19 yang diinisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Surat tersebut hanya bersifat pemberitahuan dan ditujukan bagi wilayah yang terdampak dan terdapat relawan Amartha sehingga dimungkinkan kolaborasi," ujar Tim Komunikasi Taufan, Derira Harahap, seperti dikutip CNNIndonesia.com, Senin (13/4) malam.

Derira menjelaskan kerja sama itu terbuka untuk segala pihak. Hanya saja ketika disinggung mengenai apakah ada perusahaan lain yang mengajukan kerja sama, ia yang juga merupakan PR Lead Amartha itu enggan menjawab.

"Terbuka untuk segala pihak baik perusahaan, organisasi atau lembaga lainnya. Sepengetahuan saya, Mas Taufan juga aktif mendukung organisasi masyarakat yang fokus menanggulangi Covid-19," dalihnya.

Dalam surat itu, kerja sama yang dimaksud mencakup perihal edukasi Covid-19 dan pendataan kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) Puskesmas.

Pada bagian edukasi dijelaskan bahwa nantinya petugas lapangan Amartha akan berperan aktif memberikan edukasi di desa dengan materi seputar: tahapan gejala, cara penularan dan pencegahan Covid-19 sesuai protokol kesehatan dan standar WHO, serta tata cara pencegahan penularan Covid-19 mulai dari pola hidup sehat dan bersih, hingga penerapan physical distancing atau jaga jarak fisik.

Sedangkan untuk kebutuhan APD dikatakan bahwa petugas lapangan Amartha berperan melakukan pendataan APD di Puskesmas atau layanan kesehatan di desa dan memenuhi kebutuhan tersebut melalui jalur donasi.

Derira menyebut sebanyak 3.000 tim lapangan Amartha di 12.300 desa mengajukan diri sebagai relawan tanpa biaya apa pun. Sejak minggu lalu, terang dia, Amartha telah bekerja sama dengan banyak pihak untuk menyalurkan dan memenuhi kebutuhan APD; melakukan penyemprotan disinfektan di fasilitas umum dan rumah masyarakat; dan memenuhi kebutuhan masker, sabun cuci tangan, hand sanitizer dan vitamin.

"Serta edukasi masyarakat mengenai tahapan gejala, cara penularan dan pencegahan Covid-19," pungkasnya.

Seperti dikutip dari laman perusahaannya, Amartha yang berdiri sejak 2010 merupakan pionir fintech (financial technology) peer-to-peer (P2P) lending online di Indonesia, alternatif investasi yang baik yang menghubungkan Anda dengan pengusaha mikro pedesaan melalui pinjaman modal, memberikan keuntungan bersaing, dan dampak. Perusahaan ini didirikan oleh Andi Taufan Garuda Putra, yang saat ini menjadi salah satu Staf Khusus Presiden Joko Widodo. (Very)

Artikel Terkait
KPK: Pembebastugasan 75 Pegawai Tidak Ganggu Kinerja
Kerap Banjir, LaNyalla Desak Proyek KIT Batang Dievaluasi
Menperin: Satu Bulan Puasa Menempa Kita untuk Berdisiplin dan Jujur
Artikel Terkini
TNI AL Selamatkan 27 ABK KM Sinar Mas yang Alami Kebakaran
KPK: Pembebastugasan 75 Pegawai Tidak Ganggu Kinerja
Kerap Banjir, LaNyalla Desak Proyek KIT Batang Dievaluasi
Kutuk Serangan Israel, Presiden Jokowi: Agresi Harus Dihentikan
Menperin: Satu Bulan Puasa Menempa Kita untuk Berdisiplin dan Jujur
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas