Jakarta, INDONEWS.ID -- Presiden Joko Widodo meminta jajaran kabinet menyampaikan komunikasi efektif dan memberikan penjelasan yang transparan mengenai penanganan virus corona sehingga tidak ada kesimpangsiuran informasi yang membuat masyarakat menjadi resah.
“Jangankan 100 %, andaikan ada tanda persetujuan dengan 1000 %, saya mengatakan 1000 % setuju pernyataan Presiden,” ujar pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, di Jakarta, Rabu (15/4).
Jika dilakukan analisis isi dari aspek konunikasi, katanya, sungguh banyak data pesan komunikasi penanganan covid-19 dari kabinet dan jajarannya yang tidak efektif di berbagai media massa yang mendasari pernyataan Presiden tersebut.
“Sejak ditemukan kasus corona di Indonesia, sebagai seorang komunikolog, saya sangat menaruh perhatian terhadap manajemen komunikasi dari kabinet dan jajarannya dalam penanganan covid-19. Berdasarkan pengamatan, saya berkesimpulan, pesan Presiden di atas, benar dan tak terbantahkan,” ujar Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner ini.
Sejalan dengan "sentilan" Presiden kepada jajaran kabinet, sebelumnya Emrus sudah menyampaikan kritik dan masukan kepada semua pihak yang bertanggung jawab mengelola komunikasi di jajaran kabinet terkait penanganan covid-19. Namun hingga sekarang sama sekali belum ada perubahan.
“Banyak bukti lemahnya komunikasi kementerian. Salah satu di antaranya, masih ada penolakan pemakaman jenazah korban covid-19 dari beberapa warga di beberapa wilayah,” ujarnya.
Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan penyebaran dan penanganan dampak covid-19 merupakan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Biro Komunikasi dan Informasi dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. “Menurut hemat saya, ini belum berjalan baik,” ungkap Emrus.
Dari hari ke hari, katanya, belum ada perbaikan. Bahkan ada muncul pandangan yang berbeda dari dua kementerian tentang masalah yang sama terkait penanganan virus corona.
Saya melihat belum ada narasi "utuh" dalam pengelolaan komunikasi terkait virus corona dari jajaran kabinet kementerian.
Akibatnya, masyarakat resah. Bahkan yang dilakukan kabinet dan jajarannya cenderung improvisasi komunikasi.
“Tentu ini tidak profesional. Hal ini terjadi, antara lain, kepala biro komunikasi bukan dari latar belakang komunikolog. Untuk itu, saya menyarankan agar semua menteri mengevaluasi kompetensi komunikasi kepala biro komunikasi di kementeriannya. Evaluasi, bekerja sama dengan jurusan komunikasi di perguruan tinggi,” ujarnya.
Jika komunikasi pemerintah penanganan covid-19 dikelola baik, maka menjadi leading sector isu terkait covid-19 di tengah masyarakat. Efek lanjutnya, terjadi "imunisasi komunikasi" pada peta kognisi dan sikap publik. Dengan demikian, ketika ada pesan hoax, masyarakat serta merta menolaknya karena sudah terbentuk "antibodi" komunikasi pada diri khalayak.
“Kritik dan masukan saya terkait lemahnya manajemen komunikasi yang efektif sudah dimuat di berbagai media masa. Pengelolaan komunikasi kabinet dan jajarannya terkait covid-19 masih bagaikan ‘pemadam kebakaran’,” pungkasnya. (Very)