Jakarta, INDONEWS.ID - Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema) dalam rapat kerja bersama Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Rabu (22/4/2020) menyatakan apresiasi sekaligus memberi catatan atas realokasi dan refocusing anggaran terkait penanggulangan bencana Covid-19.
Ansy mendukung refocusing dan realokasi anggaran yang sudah terarah ke program-program prioritas untuk kepentingan nelayan dan komitmen kuat KKP dalam menjaga laut dan Sumber Daya Alam (SDA) di sektor kelautan.
"Pertama-tama saya memberikan apresiasi terhadap kinerja KKP dalam hal realokasi dan refocusing anggaran. Yang KKP lakukan sepenuhnya sudah terarah dan menyasar pada kepentingan nelayan, para pelaku usaha perikanan, dan juga komitmen terhadap laut dan SDA laut kita,” ujar Ansy dalam rapat kerja bersama Menteri KKP pada Rabu (22/4/2020).
Meskipun demikian, Ansy tetap memberikan beberapa catatan kritis terhadap refocusing anggaran yang tidak sesuai dengan konteks pandemik Covid-19.
Misalnya, pengadaan cold storage dari Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan dan program pelatihan untuk 1.000 masyarakat dari Badan Riset Kelautan dan Perikanan di tengah social distancing.
Anggaran cold storage memiliki alokasi dana sebesar Rp 7,37 miliar. Sementara itu, pelatihan untuk 1.000 masyarakat mendapatkan anggaran sebesar Rp 11,84 miliar.
Padahal, dalam situasi saat ini yang sangat mendesak dibutuhkan masyarakat adalah bantuan cold storage untuk bisa menyimpan berbagai produk perikanan budidaya yang tidak terserap oleh pasar.
"Saya mempertanyakan apa urgensi dari anggaran pelatihan tersebut di tengah kebijakan social distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sekarang ini. Lebih baik dana Rp 11,84 miliar tersebut dialokasikan saja untuk pengadaan bantuan sosial (bansos) yang secara praktis langsung diterima dan dirasakan masyarakat manfaatnya,” terang Ansy.
Pelatihan, terang Politisi PDI Perjuangan ini, tidak akan bisa berjalan efektif di tengah pandemik Covid-19. Oleh karena itu, penempatan anggaran yang tepat dan terukur sangat penting dilakukan KKP.
Di samping itu, terkait anjuran Presiden Jokowi agar masyarakat kita mengkonsumsi ikan untuk menambah protein dan daya tahan tubuh, Ansy berpendapat Menteri KKP sudah sigap dan cekatan.
Ansy melihat Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kupang sudah bekerja sama dengan dua stafnya di NTT. Yang dibutuhkan hanya waktu pelaksanaannya saja dalam program bagi-bagi ikan ke masyarakat.
Adapun, Ansy juga secara khusus mengapresiasi KKP yang sudah mulai memperhatikan pulau-pulau terluar di daerah NTT, terutama Kabupaten Rote Ndao dan Sumba Timur melalui Program Sentra Kelautan dan Perikanan.
Dirinya berharap KKP terus memberikan prioritas terhadap nasib nelayan di NTT yang terkena dampak virus corona.
"Kelompok nelayan termasuk kelompok yang paling dirugikan akibat larangan beraktivitas di luar rumah yang dikeluarkan pemerintah. Kegiatan melaut dan jual beli hasil tangkapan menjadi terhambat karena ruang perjumpaan dengan konsumen mulai dibatasi. Karena itu, KKP harus terlibat penuh dalam pendampingan nelayan selama masa pandemik,” pungkas Ansy.