Oleh DR H.Abustan,SH.MH
Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah terus menggencarkan sosialisasi resiko perluasan wabah Covid-19, jika warga memaksa mudik ke kampung halaman. Hal itu, tentu dimaksudkan untuk menahan gelombang perjalanan mudik dini ke luar ibu kota (Jakarta) .
Kebijakan ini telah mempertimbangkan efek sosial untuk mengeluarkan pelarangan mudik pada masa lebaran Idul Fitri 2020. Dan, terbukti arus mudik ke kampung lebih awal melonjak bersamaan dengan kebijakan PSBB di beberapa daerah. Karena itu, pemudik diminta menunda niatnya untuk mudik demi menekan penyebaran virus corona (Covid-19) yang semakin masif.
Memang, akhir-akhir ini tampak adanya kesibukan atau pekerjaan tambahan dari pemerintah daerah (Pemda) dalam melawan penyebaran pertumbuhan Covid-19.Salah satunya adalah melakukan penolakan terhadap warga yang berkeinginan pulang kampung. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal menginformasikan bahwa jajak pendapat menunjukkan sebanyak 89,75 persen dari 3.931 kepala desa di 31 provinsi tidak setuju warganya mudik (Kompas, 15/4/2020) .
Fakta tersebut menunjukkan, kalau pelarangan mudik itu bukan semata inisiatif pemerintah daerah, tetapi desakan agar menunda mudik juga muncul dari sejumlah anggota masyarakat.
Kehawatiran dampak mudik itu tentu bukan tanpa dasar, tetapi berdasar pada data yang ada bahwa setiap tahun 23 juta orang mudik dari sejumlah kota ke kampung halaman saat lebaran tiba. Populasi yang besar itu, akan menjadi ancaman serius untuk "meledaknya" virus corona di daerah-daerah .
Sementara Presiden Jokowi sudah menetapkan status darurat kesehatan dan memberlakulan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dan, juga pemerintah pusat sudah mengingatkan kepala daerah agar tak membuat kebijakan penanganan Covid -19 tanpa kordinasi dengan pusat.
Walaupun kita memahami, mudik merupakan refleksi ritual tahunan masyarakat Indonesia. Ketika sudah menghabiskan waktunya bekerja di kota, kini saatnya berbondong-bondong mudik menuju kampung halaman. Jadi, ada semacam kerinduan yang terpendam untuk ditumpahkan kepada keluarga, handaitaulan dan para sahabat .
Itulah sebabnya, mudik menjadi sebuah keniscayaan (keharusan) bagi mereka. Disamping itu, juga ingin menunjukkan prestise kepada kerabat bahwa setelah sekian lama meninggalkan kampung kami datang dengan keberhasilan kerja dari kota .
Namun, problematik mudik kali ini memang sangat berat. Apalagi mudik dengan menggunakan operasional (mobil) penumpang bus. Kondisi ini terasa riskan karena jaraknya berdekatan dengan penumpang lainnya. Sementara pemerintah terus melakukan imbauan untuk jaga jarak sosial (social distancing) dan jarak fisik (physical distancing).
Implikasi lain yang tak kalah hebatnya adalah munculnya tuntutan anggota keluarga mereka yang di isolasi selama empat belas hari, untuk mendapatkan kejelasan/kepastian usaha berupa bantuan langsung tunai (BLT) serta berbagai keringanan pajak. Hal ini, tentu kesemuannya menjadi beban pemerintah daerah. Padahal bantuan sosial pemerintah hanya memenuhi kebutuhan sementara untuk bertahan hidup.
Dan, pada akhirnya, hanya berharap pada dana desa agar dapat di fungsikan/dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk permodalan warga, sehingga kampung memberi jaring pengaman sosial bagi pekerja dari kota dan luar negeri yang ikut juga eksodus akibat covid-19. Karena itu, bantuan sosial yang tepat sasaran sangat dinantikan. Sebab bagaimanapun, tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya tak dapat diabaikan . (Lka)