INDONEWS.ID

  • Senin, 08/06/2020 09:42 WIB
  • Dukung Gugatan Presidential Threshold, Rizal Ramli: Itu Sekrup Pemerasan

  • Oleh :
    • very
Dukung Gugatan Presidential Threshold, Rizal Ramli: Itu Sekrup Pemerasan
Ekonom Senior, DR Rizal Ramli. (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID –Akademisi Rocky Gerung dan Dosen Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar berencana mengajukan judicial review ke Mahkamah Konsititusi terkait keputusan tentang Presidential Threshold (PT).

Mereka menilai bahwa presidential treshold sebesar 20 persen tersebut membuat ruang-ruang demokrasi terkait syarat pencalonan presiden telah dibatasi.

Baca juga : Ketua MPR Lepas Gowes Reuni Pereli dan Pembalap Tiga Djaman di Waroeng Solo

Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menyambut baik rencana gugatan tersebut. Ekonom senior yang pernah menjabat beberapa posisi menteri ini mengatakan threshold atau ambang batas itu selama ini hanya menjadi alat untuk memaksa calon kepala daerah, hingga calon presiden (capres) untuk membayar upeti kepada partai politik.

"Threshold itu ‘sekrup pemerasan’, alat untuk memaksa calon-calon Bupati (Rp10-50M), Gubernur (Rp50-200M) dan Presiden (Rp1-1,5 Trilliun) membayar upeti kepada partai-partai. Inilah basis dari demokrasi kriminal," cuit Rizal Ramli melalui Twitternya, @RamliRizal pada Sabtu (6/6).

Baca juga : Aplikasi AI Math-Solver QANDA Luncurkan QANDA Live Class di Indonesia

Dalam unggahan di akun Twitter tersbeut, bang RR, juga menautkan berita tentang rencana pengamat politik Rocky Gerung dan pakar hukum tata negara UGM, Zainal Arifin Mochtar menggugat ke MK.

Dalam artikel tersebut disebutkan alasan mereka menggugat ke MK. "Kita akan uji materi lagi ke MK," ujar Zainal Arifin Mochtar saat mengisi diskusi bertajuk "Ambang Batas Pilpres dan Ancaman Demokrasi", Jumat (5/6), seperti dikutip rmolbanten.com.

Baca juga : Maksimalkan Kinerja Polri, Kompolnas Lakukan Monitoring di Kepri

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam siaran persnya, Indrayana Centre menyatakan, presidential threshold telah mendegradasi kadar pemilihan langsung oleh rakyat yang telah ditegaskan dalam UUD 1945.

"Syarat tersebut yang diadopsi dalam pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah menyebabkan rakyat tidak bebas memilih, karena pilihannya menjadi sangat terbatas," ujar mantan Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana melalui siaran pers.

Meskipun telah diuji sebelumnya, dia mengatakan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi, Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, bahwa gugatan tersebut dapat dan wajib diajukan kembali ke MK. (Very)

 

Artikel Terkait
Ketua MPR Lepas Gowes Reuni Pereli dan Pembalap Tiga Djaman di Waroeng Solo
Aplikasi AI Math-Solver QANDA Luncurkan QANDA Live Class di Indonesia
Maksimalkan Kinerja Polri, Kompolnas Lakukan Monitoring di Kepri
Artikel Terkini
Hadir Gowes Bersama di Waroeng Salo, Saleh Husin: Penting Tingkatkan Imun Tubuh saat Pandemi
Ketua MPR Lepas Gowes Reuni Pereli dan Pembalap Tiga Djaman di Waroeng Solo
Aplikasi AI Math-Solver QANDA Luncurkan QANDA Live Class di Indonesia
Maksimalkan Kinerja Polri, Kompolnas Lakukan Monitoring di Kepri
Simak Arahan Penting Mendagri Tito Karnavian Jelang Pilkada 9 Desember
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
faramir