Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah Kota Bogor menyiapkan berbagai strategi memasuki fase adaptasi kebiasaan baru setelah pandemi Covid-19. Pemkot Bogor akan menghadirkan cara baru setelah penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berakhir.
Wali Kota Bogor Bima Arya, menjelaskan, saat ini, pihaknya tengah memasuki fase transisi. Seluruh jajaran pemerintah kota secara intens melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memasuki new normal dengan kebiasan baru setelah pandemi.
"Kemarin masa PSBB selesai. Kemarin kita masa PSBB satu bulan," jelas Bima Arya di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (3/07/2020) kemarin.
Penerapan masa PSBB, kata Bima Arya, cukup berhasil dijalankan. Hal ini ditandai dengan penurunan jumlah kasus positif Covid-19.
Bima Arya menjelaskan, penurunan kasus di Kota Bogor cukup signifikan dengan angka transmisi rate sebesar 0,33 dan terus melandai. Bahkan apabila ada kenaikan, hanya berkisar di antara 1 atau 2 saja.
"Angka penularan relatif sudah lebih baik, bahkan Kota Bogor itu dari angka kemarin itu terendah se-Bodetabek, 0,33 terendah," ungkapnya.
Dalam rangka menuju adaptasi kebiasaan baru, Pemkot Bogor memilih fokus pada upaya pemulihan ekonomi yang mengalami dampak serius akibat pandemi. Sektor UMKM akan digerakkan dan tetap menjalankan protokol kesehatan.
Ketua Gugus Tugas Nasional Doni Monardo menyambut baik upaya-upaya yang telah dilakukan Pemkot Bogor dalam rangka menangani dan menanggulangi pandemi Covid-19.
Menurutnya, kota Bogor merupakan sebagai salah satu wilayah penyangga Ibu Kota DKI Jakarta memang perlu menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hal ini karena, warga Kota Bogor sebagian besar merupakan para pelaju atau commuter dan mencari nafkah di Jakarta.
Pada kesempatan itu, Doni menyoroti beberapa hal. Pertama, Balitbang Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih melakukan penelitian terhadap permasalah yang masih terlihat, khususnya bagi aktivitas sehari-hari warga Kota Bogor ke Jakarta.
Menurut Doni, masih adanya penumpukan warga seperti di stasiun KRL bukan karena kesalahan sistem shift kerja, melainkan karena implementasi di lapangan yang belum optimal.
"Pembagian kerja sudah bagus, namun implementasi dari unit kerja dari masing-masing K/L yang belum optimal,” ujar Doni.
Dalam hal ini Gugus Tugas Nasional juga telah meminta agar Pemkot Bogor membicarakan mengenai hal tersebut dengan Kementerian PANRB dengan adanya perubahan pencatatan jam kerja.
Kemudian untuk swasta, Doni menyarankan agar himbauan mengenai aturan protokol kesehatan terus dilakukan.
Adapun poin kedua, kata Doni menganjurkan untuk kegiatan wisata alam dan taman nasional dengan risiko rendah Covid-19 dapat dibuka dengan aturan yang ketat.
Terkait dengan acara pernikahan, Doni meminta Pemkot Bogor harus berhati-hati dan melihat dari munculnya kasus Covid-19 "klaster pernikahan” seperti yang terjadi di Semarang.
"Menjaga jarak adalah hal yang paling sulit dilaksanakan," ungkap Doni.
Doni juga meminta agar Pemkot Bogor dapat melihat keadaan wilayah tertentu dari zonasi warnanya, yang dalam hal ini dibagi menjadi 3 kriteria kesehatan dan diharapkan menjadi standar sesuai warna kebencanaan.
Dalam upaya pemulihan ekonomi dan kesehatan, Doni juga meminta agar hal itu dapat diatasi bersama-sama dan seimbang. Apabila dalam kegiatan ekonomi kemudian memunculkan kasus baru, maka supaya dihentikan kegiatannya.
"Gas dan rem harus seimbang, antara ekonomi dan kesehatan," tutupnya.*