Jakarta, INDONEWS.ID - Rencana reshuffle kabinet oleh Jokowi bukan merupakan sesuatu yang baru. Mengingat, presiden memiliki hak prerogatif untuk mengganti menteri dalam kabinet.
Keinginan presiden merombak susunan kabinet mestinya disambut baik oleh Partai Politik yang berada dalam pemerintahan. Parpol pendukung pemerintah harus menyiapkan kader terbaik untuk masuk dalam pemerintahan dan bukan sebagai ajang melakukan uji coba.
"Bagus kalau partai punya stok kader ahli di bidangnya. Tak hanya soal kesehatan dan sosial ekonomi, tapi juga pendidikan, itu penting direkrut orang yang tepat. Jangan uji coba lagi, lah. Waktunya terlalu pendek untk trial and error," kata Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro seperti dikutip dari Tribunnews.com, Jakarta, Senin,(6/07/2020)
Membaca rencana Jokowi melakukan perubahan susunan kabinet, kata Ziti, tidak terlepas dari komitmen presiden menjawab harapan masyarakat. Ada janji politik yang harus dipenuhi oleh seorang kepala negara kepada rakyat.
Karena itu, seorang presiden pasti sangat mengetahui keinginan masyarakat. Untuk menjawab tuntutan masyarakat, diperlukan kerja terukur oleh menteri-menteri yang memahami dengan benar visi dan misi presiden.
"Jokowi sudah tahu rakyat tidak puas pada pemerintah. Rakyat bahkan sedang mempertanyakan apa kerja pemerintah sekarang. Ini sudah periode kedua, jadi Presiden tidak perlu pakewuh (merasa sungkan)," jelas Siti.
Siti juga memberikan apresiasi kepada Parpol yang mendukung rencana presiden untuk merombak kabinetnya. Namun, ia menekankan, Parpol harus menyiapkan orang -orang yang siap bekerja untuk masyarakat.
Diketahui, rencana perombakan susunan kabinet pertama kali disampaikan sendiri oleh Presiden Jokowi. Hal ini ia sampaikan pada saat rapat kabinet paripurna, Kamis,(18/06) yang lalu.
Pada kesempatan tersebut, Jokowi secara terbuka menyampaikan rasa kecewaan atas kinerja para menteri, yang menurutnya belum memuaskan.
Kemarahan presiden ini ramai ditanggapi oleh masyarakat setelah ditayangkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden seminggu kemudian.
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan," kata Jokowi.
Kemarahan presiden tidak terlepas dari bencana non alam Covid-19 yang dialami Indonesia saat ini. Pemerintah telah mengalokasikan dana penanganan Covid-19, namun, serapannya masih kecil bahkan ada anggaran yang belum sama sekali digunakan.
Karena itu, presiden meminta kepada menteri dan pimpinan lembaga, merasakan betul penderitaan yang dialami oleh masyarakat Indonesia selama pandemi Covid-19. Hal ini karena wabah corona tidak berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga kepada sektor ekonomi masyarakat.
"Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal.Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," tutupnya.*