Jayapura, INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian melakukan pemantauan secara langsung ke daerah terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2020. Mendagri ingin memastikan persiapan berbajalan dengan baik dan lancar.
Dalam kunjungan kerja di Papua, Mendagri Tito menekankan kepada Pemda yang akan melaksanakan Pilkada agar segera menyelesaikan kewajiban dana hibah Pilkada atau NPHD. Selain itu, ia ingin memastikan tahapan Pilkada harus sesuai dengan protokol kesehatan.
"Nah jangan kembali ke kehidupan baru tanpa sosialisasi, tanpa protokol," kata Tito saat Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Swissbell Hotel Jayapura, Jumat (10/07/2020).
Pada kesempatan tersebut, mantan Kapolri ini menegaskan, pandemi masih berlangsung. Sementara, Indonesia harus melaksanakan agenda nasional seperti Pemilihan Kepala Daerah yang akan digelar pada Desember mendatang.
Menyikapi situasi yang ada,kata Tito, penyelenggara diharapkan menyesuaikan diri dengan keadaan yang sedang berlangsung. Mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan makser, menjadi kewajiban setiap hari.
"Wajib menyiapkan untuk mencuci tangan pada saat pemilihan nanti dengan menggunakan sabun. Ada tempat cuci tangan dengan sabun, yang lain menggunakan handsanitizer. Wajib mengantongi handsanitizer, pakai masker, penggunaan cuci tangan dengan sabun, alkohol, klorin," jelas Tito.
Pilkada mendatang, lanjut Tito, tentu berbeda dengan pelaksanaan Pilkada sebelumnya. Dalam melaksanakan kampanye, mengumpulkan massa dalam jumlah dalam banyak, tidak lagi mendapat izin dari pemerintah.
Kampanye dibatasi dengan massa yang terbatas. Upaya ini untuk mencegah terjadinya penularan virus corona pada saat kegiatan tersebut.
"Kerumunan sosial tidak boleh terjadi, kerumunan massa. Maka pada tahap-tahap seperti pendaftaran yang biasanya membawa ramai-ramai, rombongan konvoi, No. Tidak boleh ada konvoi pada saat pendaftaran. Dibatasi hanya pendaftar saja dan beberapa orang timnya terbatas sementara yang lain virtual," ungkapnya.
Mendagri mengingatkan kembali anggaran-anggaran yang belum terselesaikan seperti dana NPHD yang diharapkan agar segera dicairkan. Menurut catatan Kemendagri, hingga saat ini NPHD yang sudah dicairkan oleh Papua sebesar Rp 214,033 miliar dari Rp 482,961 miliar.
Pengiriman dana dilakukan via transfer bank ke KPUD masing-masing kabupaten dengan total dana Rp 31,455 miliar sesuai dengan jumlah yang diusulkan masing-masing KPUD.
"Saya minta semua untuk betul-betul segera dipenuhi secepat mungkin. Saya melihat bahwa hampir semua bisa memenuhi, Asmat bisa, pegunungan Bintan, Waropen, Nabire dan Memaberamo Jaya. Kalau dibayarkan transfer KPU dan Bawaslu pengamanan masih ruang fiskal gaji dibayarkan masih ada duit sisa dikasnya itu lumayan. Bahkan ini dibayar semua masih aman, Bovel Digul masih aman, Meruake masih aman," pungkasnya.*