Bogor, INDONEWS.ID -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bertekad membangun zona integritas di dalam lingkungan kerja BNPT. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Untuk itu saat ini BNPT sedang mempersiapkan program-program untuk mendukung tekad dalam membangung zona integritas tersebut.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar MH, dalam sambutan saat menerima kunjungan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo di Kantor BNPT, Sentul, Bogor (7/10/2020).
“Saat ini BNPT sedang melakukan pembangunan zona integritas, zona bersih, bebas korupsi. Dan sekarang sudah kami sosialisasikan program unggulan dari masing-masing Kedeputian untuk nantinya akan kami jalankan,” ungkap Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar.
(Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar MH, saat memberi kata sambutan. Foto: Ist)
Kepala BNPT pun mengatakan, pihaknya telah meminta kepada masing-masing-masing Kedeputian untuk bisa mengoptimalkan program-program unggulan yang sudah dijalankan BNPT selam ini dalam upaya penanggulangan terorisme di Tanah Air ini.
“Program-program unggulan dalam bidang penanggulangan terorisme yang sudah ada selama ini tentunya akan lebih kita optimalisasikan dalam membangun zona integritas tersebut,” ungkap mantan Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan (Waka Lemdiklat) Polri ini.
Lebih lanjut Kepala BNPT menjelaskan, meski BNPT baru akan berumur 10 tahun pada 16 Juli nanti, namun BNPT harus segera siap dalam mengejar ketertinggalannya dari Kementerian/Lembaga (K/L) yang lain, sehingga BNPT nantinya bisa mewujudkan Lembaga yang bersih dan akuntabel.
“BNPT baru akan berulang tahun ke-10, kita termasuk ketinggalan jika tidak ikut program ini. Karena sebagian besar K/L lainnya sudah menerapkan zona integritas, maka kita juga harus segara terapkan. Dengan begitu diharapkan semoga BNPT bisa makin akuntabel, transparan dan kualitas kerjanya juga semakin baik,” ungkap mantan Kapolda Papua ini.
Lebih lanjut alumni Akademi Kepolisian tahun 1988 ini mengungkapkan, upaya BNPT dalam menjadikan Lembaga yang menerapkan Zona Integritas tak bisa lepas begitu saja dari peran Kemenpan-RB. BNPT juga masih membutuhkan banyak arahan terkait penguatan organisasi, serta segi birokrasi. Sehingga upaya reformasi birokrasi yang telah dicanangkan sebelumnya bisa berjalan.
“Kaitan BNPT dengan Kemenpan-RB ini tentunya sangat erat. BNPT baru akan berumur 10 tahun, tentunya banyak sekali hal-hal yang kami butuhkan, apakah itu arahan terkait reformasi birokrasi ataupun juga efisiensi BNPT kedepannya,” ungkap mantan Kepala Divisi Humas Polri dan mantan Kapolda Banten ini mengakhiri.
Dukungan dari Menpan-RB
Sementara itu dalam kesempatan tersebut Menpan-RB Tjahjo Kumolo mengungkapkan dukungannya terhadap tekad yang dimiliki BNPT. Menurut Tjahjo semua Lembaga pada umumnya harus menjadi Lembaga yang beintegritas. Terkhusus untuk BNPT, Tjahjo mengingat, BNPT adalah sebuah lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang sangat luas.
“Saya sangat mendukung, dan memang itu harus, karena semua kementerian/lembaga pemerintah harus jadi zona integritas, tidak hanya BNPT. Tetapi BNPT ini adalah sebuah badan yang punya tupoksi yang besar dan luas, ada intelijen, ada territorial, operasional, hukum, jadi harus menjadi Lembaga dengan integritas yang tinggi,” ungkap Tjahjo Kumolo mengakhiri.
Pejabat BNPT yang turut mendampingi Kepala BNPT dalam menyambut kunjungan Menpan-RB tersebut yakni, Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis, Plt. Sekretaris Utama (Sestama) BNPT, Bangbang Surono, Ak, MM, Kepala Biru Umum, Brigjen TNI Dadang Hendrayudha, Inspektur BNPT, Buntoro Buntoro, Ak.,M.Ak.,CA, CFE, QIA, CPRHM. (Very)