Jakarta, INDONEWS.ID -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo ke Istana, Kamis (16/7). Pertemuan itu, dikabarkan untuk membahas rekomendasi PDIP bagi sang putra, Gibran Rakabuming Raka.
Tokoh senior, Rizal Ramli menilai Jokowi tidak seharusnya mencampuradukakan urusan negara dan pribadinya. Terlebih membahas masalah politik di Istana Negara di tengah pandemi Covid-19.
"Wah Pak Jokowi offset, keterlaluan demi anak & mantu Ndak nyangka kirain budaya Solo itu santun, tau diri, pertimbangkan rasa & etika. Lho kok ini anomali, vulgar ?" kata Rizal di akun Twitternya @RamliRizal, Sabtu (18/7/2020).
Unggahan status mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur tersebut menyertakan tweet aktivis Pro Demokrasi (ProDem), M. Adamsyah alias Don Adam.
Dom Adam meminta Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk menetapkan anak dan menantunya sebagai pemenang di pilkada Solo dan Medan.
"Pak @jokowi sebagai rakyat, saya mengusulkan utk Pilwalkot Kota Solo dan Kota Medan sebaiknya dikeluarkan saja Keppres utk menetapkan mereka sebagai pemenang. Bisa hemat biaya disaat pandemi ini. Catt: Bagi pejabat lain yg keluarganya ikut pilkada silakan omnibus," tuit Don Adam.
Ketua Umum Relawan Buruh For Jokowi Mudhofir Khamid membantah isi pertemuan antara Presiden Jokowi dan Achmad Purnomo sebagaimana beredar di media massa. Menurutnya, pernyataan di media tersebut ditangkap oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan Presiden Jokowi dengan framing bahwa Jokowi hendak membangun dinasti politik dan mempraktekkan politik yang tidak patut.
“Berdasarkan informasi valid yang saya dapatkan, apa yang terjadi tentang pertemuan Purnomo dengan Presiden adalah sama sekali tidak seperti itu. Jauh dari fakta yang sesungguhnya,” ujar Ketua Umum Relawan Buruh For Jokowi, Mudhofir Khamid melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (18/7).
Mudhofir mengatakan, pertemuan tersebut pertama, merupakan inisiatif wali kota dan wakil wali kota bertemu Presiden Jokowi untuk melaporkan dan membicarakan kelanjutan pembangunan Masjid Sriwedari yang mangkrak.
“Pihak istana lalu menjadwalkan pertemuan itu dan dilakukan secara terpisah antara wali kota dengan wakilnya. Wali Kota Rudy telah menghadap sebelumnya dan setelahnya wakil wali kota di hari yang berbeda,” ujar Mudhofir.
Dalam pertemuan tersebut, katanya, tidak ada pernyataan dari Presiden tentang pencalonan Gibran anaknya dalam pilkada Kota Solo.
Kedua, tidak benar ada pemberitahuan dari Presiden soal rekomendasi DPP PDI Perjuangan ke Purnomo bahwa yang dipilih adalah Gibran-Teguh. Suatu hal yang aneh jika itu terjadi, sebab dua hari sebelumnya telah beredar di berbagai media informasi dan media sosial keputusan DPP PDI Perjuangan tentang rekomendasi calon kepala daerah, termasuk Kota Solo.
Ketiga, tidak ada penawaran kompensasi dari Presiden Jokowi kepada Purnomo.
Keempat, kenapa itu tidak dilakukan karena Presiden tahu persis bahwa mekanisme pencalonan itu adalah domain dan kewenangan partai politik.
Kelima, framing negatif berbagai pemberitaan oleh banyak pihak adalah bagian upaya melakukan serangan dan upaya delegitimasi kepada Presiden Jokowi dengan memanfaatkan momentum pertemuan Purnomo dengan Presiden. Dan ini terbukti dengan klarifikasi Purnomo bahwa tidak pernah mengatakan bahwa dirinya ada tawaran kompensasi dari presiden.
“Saya percaya, masyarakat akan mengerti pada akhirnya bahwa semua itu adalah permainan politik dari pihak-pihak lain yang tidak senang Presiden Jokowi bekerja untuk kemajuan Indonesia,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Achmad Purnomo dan Gibran sebelumnya berebut tiket rekomendasi DPP PDIP untuk melaju di Pilwalkot Solo. Namun, DPP PDIP telah secara resmi merekomendasikan Gibran untuk maju dalam pilkada serentak Kota Solo pada 9 Desember 2020 mendatang. (Very)