Jakarta, INDONEWS.ID - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai penyelenggara Pilkada Serentak 2020 dapat menggerakkan perekonomian di daerah yang saat ini lesu akibat imbas pandemi Covid-19.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Politik & PUM) Kemendagri Bahtiar menuturkan sekurangnya terdapat Rp 9 Triliun yang dikucurkan langsung ke 270 daerah penyelenggara Pilkada pada Desember mendatang di mana sebanyak 60 persen dana tersebut akan dipakai untuk mendanai panitia adhoc si daerah.
"Kemudian tiap pasangan calon juga akan mengeluarkan dana untuk kampanye, artinya ada perputaran ekonomi di sana,” kata Bahtiar pada acara Bimbingan Teknis Pendidikan Politik Partai Golkar di Jakarta, Minggu (26/7).
Dalam beberapa minggu terakhir Kemendagri telah mengadakan roadshow ke beberapa provinsi antara lain mendatangi Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat, Maluku dan Nusa Tenggara Barat.
Bahtiar mengatakan semua daerah penyelenggara Pilkada menyatakan kesiapannya, bahkan sebagian besar sudah 100 persen menyalurkan dana Pilkada tersebut kepada penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
"Tinggal beberapa daerah yang (pencairannya) masih di bawah 40 persen dan itu sudah kami berikan teguran. Kalau minggu ini tidak ada perkembangan, akan kami panggil,” ungkapnya.
Penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi calon pasangan kepala daerah untuk menjalankan adaptasi kebiasaan baru di tengah masyarakat.
Bahtiar menjelaskan penyelenggara Pilkada kali ini juga sekaligus akan menjadi agen sosialisasi pentingnya menjalankan protokol kesehatan baik saat menjalankan tahapan Pilkada maupun pada aktivitas sehari-hari.
"Karena kita tahu jumlah petugas kesehatan terbatas. Kita juga mendorong paslon mengubah alat peraga kampanye dari kaos dan stiker menjadi masker dan hand sanitizer yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini,” jelasnya.
Metode kampanye juga otomatis akan berubah dan menjadi kreatif, memadukan teknologi informasi seperti webinar yang sekarang marak digunakan. KPU juga didorong untuk memberikan materi debat Pilkada dengan tema peran Kepala Daerah dalam penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.
"Narasi ini harus kita angkat supaya masyarakat mendapatkan pemimpin terbaik karena masyarakat membutuhkan pemimpin di masa krisis, bukan di masa normal," tutupnya.*