Jakarta, INDONEWS.ID - Pembicaraan mengenai calon Kapolri penggnanti Kapolri Jenderal Pol. Idham Aziz kian hangat di media sosial. Hal ini terjadi setelah Kabareskrim Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo berhasil menangkap buronan terpidana kasus Cessie Bank Bali Djoko S. Tjandra.
Menurut Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, pemilihan Kapolri merupakan kewenangan penuh seorang presiden. Karena itu, kurang tepat jika keberhasilan Kabareskrim Komjen Pol. Listyo Sigit dijadikan sebagai alasan untuk membicarakan suskesi kepemimpinan tertinggi di tubuh kepolisian.
"Artinya siapa suksesor Pak Idham sepenuhnya ada di tangan Presiden. Karena memang regulasinya begitu. Gak perlu kita goreng kasus penangkapan Djoko Tjandra dengan suksesi Kapolri. Saya tahu persis sikap Pak Sigit, saya yakin dia malah tidak nyaman disanjung-sanjung begitu, apalagi diidentikkan dengan suksesor kapolri,” tegas LaNyalla, Minggu (2/8/2020) kemarin.
Menurut LaNyalla, publik sebenarnya memberikan apresiasi kepada Kapolri yang dengan cepat menjalankan perintah Presiden Jokowi dengan membentuk tim. Yang kebetulan tim itu dipimpin Kabareskrim.
"Jadi aplausnya untuk Kapolri dan Tim Mabes Polri. Bukan dipersonifikasi ke orang. Itu kan kerja tim. Dan ingat, masih ada terpidana dan DPO lain yang berkeliaran entah di mana. Ini juga pekerjaan rumah semua instansi terkait," ungkapnya.
Terkait dengan adanya pernyataan dari Senator DPD RI yang mendukung Kabareskrim untuk menjadi kandidat kapolri, LaNyalla menyatakan, itu hak Senator menyampaikan pendapat pribadi. Karena di DPD, 136 Senator dari 34 provinsi di Indonesia punya hak dan dijamin untuk menyampaikan pendapat. Apalagi berkaitan dengan kepentingan daerahnya.
"Tetapi itu belum tentu menjadi sikap lembaga," tandasnya.
Dirinya memahami Senator Alexander asal Bangka Belitung berpendapat seperti itu. Karena memang kinerja Bareskrim di bawah kepemimpinan Sigit mengakomodasi dan menindaklanjuti laporan seputar pertambangan Timah yang disampaikan DPD.
"Tetapi itu kan bagi Senator asal Babel, kan belum tentu bagi Senator dari provinsi lain. Jadi pendapat Senator sah saja mewakili kepentingan daerahnya. Tetapi belum tentu pendapat lembaga,” ungkapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, menilai sosok Listyo Sigit layak menjadi pengganti Kapolri Idham Aziz yang akan memasuki usia pensiun.*