Jakarta, INDONEWS.ID --- Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang sudah melapor dan melaksanakan pembelajaran tatap muka sebanyak 23.150 sekolah. Dari jumlah tersebut, yang berada di zona kuning dan melakukan aktivitas belajar dari rumah (BDR) sebanyak 6.238 sekolah, sedangkan yang melakukan pembelajaran tatap muka sebanyak 1.063 sekolah.
“Sekolah yang berada di zona hijau dan melakukan BDR sebanyak 7.002 dan yang melakukan pembelajaran tatap muka sebanyak 1.410 sekolah,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah (Dirjen Paudasmen) Kemdikbud, Jumeri, Sabtu (15/8).
Berdasarkan peta zonasi risiko Covid-19 per hari ini, terdapat 33 kabupaten/kota yang berada di zona merah, 222 kabupaten/kota berada di zona oranye, 177 kabupaten/kota berada di zona kuning, dan sisanya 82 kabupaten/kota berada di zona hijau dan zona tidak terdampak, seperti dikutip dari siaran pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Ia melanjutkan, banyak satuan pendidikan di daerah 3T yang sangat kesulitan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) karena minimnya akses. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap tumbuh kembang dan psikososial anak secara permanen.
Saat ini, 88% dari keseluruhan daerah 3T berada di zona kuning dan hijau. Dengan adanya penyesuaian SKB ini, maka satuan pendidikan yang siap dan ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka memiliki opsi untuk melaksanakannya secara bertahap dengan protokol kesehatan yang ketat.
Penjelasan Jumeri didukung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Junaidi. Ia menuturkan bahwa kondisi geografis Kabupaten Nunukan terdiri dari tiga kategori yaitu kategori perkotaan seperti Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan, kategori pulau terluar seperti Kecamatan Sebatik, dan kategori daerah 3T yang terisolir dan hanya memiliki akses udara seperti Kecamatan Krayan.
“Hampir 30% wilayah Kabupaten Nunukan tidak ada jaringan internet sehingga para pendidik yang harus aktif mengunjungi rumah peserta didik karena tidak ada jaringan internet. Namun mengacu pada SKB 4 Menteri kami sudah melakukan sosialisasi pada guru agar tetap mengikuti protokol kesehatan dengan ketat,” tutur Junaidi. (Very)