INDONEWS.ID

  • Jum'at, 04/09/2020 17:16 WIB
  • Gugat Presidential Treshold di MK, Rizal Ramli: Kita Hapus Demokrasi Kriminal

  • Oleh :
    • Marsi Edon
Gugat Presidential Treshold di MK, Rizal Ramli: Kita Hapus Demokrasi Kriminal
Ekonom senior Rizal Ramli didampingi Refli Harun, mengajukan Judicial Review (JR) terkait ketentuan presidential treshold di Mahkamah Konstitusi.(Foto:Istimewa)

Jakarta, INDONEWS.ID - Ekonom Senior Rizal resmi mengajukan gugatan terhadap ketentuan ambang batas pemilihan presiden atau Presidential Treshold di Mahkamah Konstitusi. Rizal Ramli didampingi pakar hukum tata negara, Refli Harun.

Dalam keterangannya kepada media, Rizal Ramli mengatakan, pihaknya ingin melihat proses seleksi kepemimpinan nasional dilaksanakan secara kompetitif melibatkan semua putra dan putri terbaik bangsa. Proses ini akan terwujud dengan syarat aturan tentang ambang batas pemilihan presiden atau Presidential Treshold dihapus oleh Mahkamah Konstitusi.

Baca juga : Rotasi Pejabat Ala Rizal Ramli Bisa Jadi Acuan Pemberantasan Korupsi

"Saya ingin seleksi pemimpin Indonesia kompetitif, yang paling baik maju menjadi presiden, itu semua bisa kalau ambang batas treshold dihapuskan jadi nol," kata Rizal Ramli kepada media di Kantor Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat,(4/09/2020)

Mantan Menko Kamaritiman ini kemudian menerangkan, selama ini ketentuan Presidential Treshold diberlakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Akibat dari pemberlakuan aturan tersebut, hak konstitusional warga negara untuk menjadi presiden dibatasi padahal konsitusi memberikan hak yang sama untuk mencalonkan pemimpin di Indonesia.

Baca juga : Alasan JK Musuhi RR Tingkat Dewa, Terkait Harta Karun

Akibat lain dari pemberlakuan ketentuan Presidential Treshold, menurutnya, proses politik di Indonesia dipenuhi oleh praktik politik kotor karena saling adu kekuatan uang yang dibiayai para cukong. Karena itu, langkah terbaik saat ini, meminta MK menghapus ketentuan ambang batas pemilihan presiden.

"Selama ini MK melegalisasi Treshold. Artinya MK melegalisasi kejahatan money politik. Saya harap kali ini, saya bujuk teman-teman MK, marilah kita berpikir untuk Indoesia yang lebih baik, yang lebih hebat. Kita hapuskan treshold ini, kalau tidak treshold ini jadi skrup pemerasan," ungkapnya.

Baca juga : Duduk Perkara Perseteruan Musuh Abadi Jusuf Vs Rizal Ramli

Lebih lanjut ia menjelaskan, proses politik Indonesia dewasa ini merupakan cerminan dari demokrasi kriminal. Demokrasi yang dibiayai oleh kekuatan modal para cukong.

Wujud nyata dari praktik demokrasi kriminal tersebut yakni seorang calon pemimpin mulai dari calon bupati, walikota, gubernur hingga calon presiden terlebih dahulu dipilih oleh pemilik modal melalui dukungan modal untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik.

Karena itu, Rizal Ramli menghendaki Mahkamah Konstitusi dapat menghapus aturan tentang ambang batas pemilihan presdien. Manfaatnya, selain membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang menjadi pemimpin nasional, juga untuk menghilangkan praktik politik uang dalam proses demokrasi Indonesia.

"Demokrasi kriminal inilah yang merusak Indonesia karena yang memilih sebelumnya itu cukong-cukong. Kemudian cukongnya membantu biaya survei, cukongnya membantu buzzer dan influencer. Apa yang terjadi begitu seseorang menjadi bupati, gubernur atau yang lebih tinggi, lupa cita-cita untuk bela rakyat. Dia lupa cita-cita untuk kepentingan nasional. Mereka malah ngabdi sama cukong cukongnya. Inilah yang saya sebut sebagai demokrasi kriminal," tutupnya.*

 

Artikel Terkait
Rotasi Pejabat Ala Rizal Ramli Bisa Jadi Acuan Pemberantasan Korupsi
Alasan JK Musuhi RR Tingkat Dewa, Terkait Harta Karun
Duduk Perkara Perseteruan Musuh Abadi Jusuf Vs Rizal Ramli
Artikel Terkini
BNPB Kirim Bantuan Penanganan Darurat Erupsi Gunung Ili Lewotolok di Lembata
Bertolak ke NTT, Doni Monardo Akan Tinjau Pengungsian dan Penanganan Erupsi Gunungapi Ili Lewotolok
Tolak Otsus Dinilai sebagai Sebuah Pembodohan Masyarakat Papua
Bakal Periksa Gories Mere Terkait Kasus Lahan Rp3 Triliun, Ini Jawaban Kajati
Kampus Harus Suarakan Kewaspadaan terhadap Paham Radikal Intoleran
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
faramir