Jakarta, INDONEWS.ID - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mendampingi Ekonom Senior Rizal Ramli ke Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan yudicial review tentang ketentuan presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
Pada kesempatan tersebut, Refly Harun menilai, ketentuan tentang presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, membatasi hak Partai Politik untuk mencalonkan putra-putri terbaik bangsa sebagai calon presiden.
"Arumentasi konstitusionalnya begini, pasca pemilu 2019 kemarin, secara post factum itu ada empat partai politik yang kehilangan hak konstitusionalnya untuk bisa mengusung atau mencalonkan presiden yaitu PSI, Garuda, Berkarya dan Perindo. Partai ini tidak bisa mengusung calon karena dia tidak punya suara pada pemilu 2014. Hal yang sama akan terjadi lagi pada 2024, kalau ada partai baru contoh misalnya Gelora, dia tidak bisa calonkan presiden tetapi pendukung bisa," kata Refli Harun di Gedung MK di Jakarta, Jumat,(4/09/2020) kemarin.
Refly kemudian menerangkan, secara teoritik, hak konstitusional Partai Politik itu tidak boleh dihilangkan atau dihapus oleh aturan. Hal ini karena konstitusi telah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Parpol untuk mengajukan calon presiden pada proses Pemilu.
Ketentuan presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu merupakan upaya untuk menghalang-halangi hak konsitusional Parpol mencalonkan putra dan putri terbaik bangsa sebagai presiden. Karena itu, aturan tersebut harus dihapus.
"Hak konstitusional ini secara teoritis tidak bisa dihilangkan dalam aturan di bawahnya, aturan di bawah UU, ini hak konstitusional," ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama,ia menjelaskan, demokrasi Indonesia dewasa ini merupakan wajah dari praktik demokrasi kriminal. Artinya, proses demokrasi elektoral lebih dipengaruhi oleh kekuatan modal para cukong daripada suara masyarakat.
Masalah ini muncul, menurut Refly, disebabkan karena aturan yang tidak adil seperti presidential threshold. Upaya yang dilakukan Ekonom Rizal Ramli bertujuan menghapus proses demokrasi cukong yang telah lama berkembang di Indonesia.
"Proses ini disampaikan agar demokrasi ini semakin berkualitas, bisa membuka sebanyak mungkin orang -orang terbaik di bangsa ini untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan yang paling penting untuk menghilangkan demokrasi kriminal," pungkasnya.