INDONEWS.ID

  • Sabtu, 05/09/2020 13:48 WIB
  • Refly Harun Nilai Presidential Threshold Batasi Hak Parpol Mengusung Calon Presiden

  • Oleh :
    • Marsi Edon
Refly Harun Nilai Presidential Threshold Batasi Hak Parpol Mengusung Calon Presiden
Refly Harun mendampingi Ekonom Senior Rizal Ramli ke Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan yudicial review tentang ketentuan presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.(Foto:Istimewa)

Jakarta, INDONEWS.ID - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mendampingi Ekonom Senior Rizal Ramli ke Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan yudicial review tentang ketentuan presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Pada kesempatan tersebut, Refly Harun menilai, ketentuan tentang presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, membatasi hak Partai Politik untuk mencalonkan putra-putri terbaik bangsa sebagai calon presiden.

Baca juga : Rotasi Pejabat Ala Rizal Ramli Bisa Jadi Acuan Pemberantasan Korupsi

"Arumentasi konstitusionalnya begini, pasca pemilu 2019 kemarin, secara post factum itu ada empat partai politik yang kehilangan hak konstitusionalnya untuk bisa mengusung atau mencalonkan presiden yaitu PSI, Garuda, Berkarya dan Perindo. Partai ini tidak bisa mengusung calon karena dia tidak punya suara pada pemilu 2014. Hal yang sama akan terjadi lagi pada 2024, kalau ada partai baru contoh misalnya Gelora, dia tidak bisa calonkan presiden tetapi pendukung bisa," kata Refli Harun di Gedung MK di Jakarta, Jumat,(4/09/2020) kemarin.

Refly kemudian menerangkan, secara teoritik, hak konstitusional Partai Politik itu tidak boleh dihilangkan atau dihapus oleh aturan. Hal ini karena konstitusi telah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Parpol untuk mengajukan calon presiden pada proses Pemilu.

Baca juga : Alasan JK Musuhi RR Tingkat Dewa, Terkait Harta Karun

Ketentuan presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu merupakan upaya untuk menghalang-halangi hak konsitusional Parpol mencalonkan putra dan putri terbaik bangsa sebagai presiden. Karena itu, aturan tersebut harus dihapus.

"Hak konstitusional ini secara teoritis tidak bisa dihilangkan dalam aturan di bawahnya, aturan di bawah UU, ini hak konstitusional," ungkapnya.

Baca juga : Duduk Perkara Perseteruan Musuh Abadi Jusuf Vs Rizal Ramli

Pada kesempatan yang sama,ia menjelaskan, demokrasi Indonesia dewasa ini merupakan wajah dari praktik demokrasi kriminal. Artinya, proses demokrasi elektoral lebih dipengaruhi oleh kekuatan modal para cukong daripada suara masyarakat.

Masalah ini muncul, menurut Refly, disebabkan karena aturan yang tidak adil seperti presidential threshold. Upaya yang dilakukan Ekonom Rizal Ramli bertujuan menghapus proses demokrasi cukong yang telah lama berkembang di Indonesia.

"Proses ini disampaikan agar demokrasi ini semakin berkualitas, bisa membuka sebanyak mungkin orang -orang terbaik di bangsa ini untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan yang paling penting untuk menghilangkan demokrasi kriminal," pungkasnya.

 

Artikel Terkait
Rotasi Pejabat Ala Rizal Ramli Bisa Jadi Acuan Pemberantasan Korupsi
Alasan JK Musuhi RR Tingkat Dewa, Terkait Harta Karun
Duduk Perkara Perseteruan Musuh Abadi Jusuf Vs Rizal Ramli
Artikel Terkini
Kaukus Pemuda Indonesia Timur Dukung TNI-POLRI Tegakkan Kedaulatan NKRI
Demi Kepastian Hukum, Ke-14 Kasus Hukum yang Menimpa Rizieq Pantas Dibuka
BNPB:Ekosistem Garis Pantai Penting untuk Mitigasi Bencana Tsunami di Selatan Jawa
Dukung PEN, PNM Respon Positif Penyaluran Kredit BNI Melalui PNM
Bersama PNM, BNI Saluran Kredit Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
faramir