Jakarta, INDONEWS.ID - Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengingatkan, pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 harus dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Praktik politik yang berpotensi memecah belah anak bangsa mesti dihindarkan karena bertentangan dengan semangat ideologi negara.
Ia kemudian menjelaskan, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan berbagai macam suku bangsa serta adat istiadat yang beragam. Dalam setiap suku bangsa, tersimpan kekayaan dan nilai yang menjadi penuntun arah dalam bermasyarakat termasuk dalam kehidupan berpolitik seperti Pilkada.
"Indonesia ini sangat unik. Indonesia sebagai negara archipelago. Negara kepulauan. Cukup banyak daerah yang tertinggal.Tentu Indonesia tetap berpegang teguh pada konsesus dasar. Pilkada ini tentu harus berpegang teguh pada Pancasila, tidak boleh berpolitik bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila hanya karena ingin menang dalam Pilkada," kata Ziti Zuhro dalam acara webminar yang dilaksanakan oleh MMD Initiative bertajuk `Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal`, Jakarta, Sabtu,(5/09/2020) kemarin.
Proses demokrasi seperti Pilkada,lanjut Siti, bukan semata-mata untuk merebutkan kekuasaan politik dalam waktu lima tahun di suatu daerah. Pilkada mesti dilihat sebagai momentum konsolidasi gagasan dan pemikiran terbaik untuk membangun daerah demi mewujudkan cita-cita keadilan sosial.
Hal ini akan terwujud hanya dengan syarat, semua calon kepala daerah dan wakil kepala daerah maupun Partai Politik dan tentunya masyarakat, sepakat untuk meninggalkan cara-cara lama dalam berpolitik. Ketidakadilan sosial diberikan solusi dan masyarakat jangan diracuni oleh uang receh hanya karena mengejar kekuasaan.
"Pilkada bukan an sich untuk perebutan kekuasaa, kita terjemahkan sangat dalam yaitu bagaimana menghasilkan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang betul-betul jadi role model yang menjadi pembaharu dan mampu memajukan daerahnya," ungkap Ziti.
Lebih lanjut ia menjelaskan, Indonesia masih memiliki berbagai masalah terutama soal kesejahteraan masyarakat. Khsusus untuk saat ini, negara kita masih dilanda oleh wabah pandemi Covid-19.
Berbagai daerah masih berada pada status tertinggal dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di bawah rata-rata. Permasalahan ini tentunya membutuhkan solusi konkret dari calon pemimpin yang ingin maju di Pilkada 2020.
Semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, sudah saatnya meninggalkan praktik curang dalam politik yang cenderung mengorbankan kepentingan masyarakat. Konsolidasi demokrasi mesti lebih beradab demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kita mendorong semua stakeholders Pilkada, tolong jangan membuat masalah baru di Pilkada. Negeri ini sudah kompleks permasalahannya, jangan lagi menambah masalah baru," pungkasnya.*